PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memastikan delapan program kerja TPAKD tahun 2025 menjadi prioritas utama untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah. Program tersebut mencakup pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, optimalisasi perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, serta edukasi investasi.
Norsan menjelaskan, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk sejak 2018 dan diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota memilikinya pada 2022. Penguatan ini diiringi dukungan anggaran dan pendampingan dari pemerintah daerah agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.
“Keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Norsan dalam pemaparannya di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kalbar hingga 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39 persen dengan inflasi terkendali di angka 1,85 persen.
Meski demikian, Norsan mengakui masih ada tantangan serius. Luasnya wilayah Kalbar, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta infrastruktur digital yang belum merata menjadi hambatan utama. “Tugas kita adalah memastikan potensi ini didukung akses pembiayaan yang memadai dan literasi keuangan yang baik,” tegasnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, menandakan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal.
Kalbar memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi ini diperkuat keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi fokus utama penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menjadi wujud sinergi memaparkan program TPAKD pada tahapan penilaian TPAKD Award.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalbar, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal,” kata Norsan. Menurutnya, inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.