LANDASK — Polres Landak mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula BKPM Polres Landak, Jumat (31/7/2026) sore. Forum ini menjadi ajang menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, hingga perangkat desa dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran selama musim kemarau.
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama pencegahan, terutama saat curah hujan minim dan suhu udara semakin panas.
"Penanganan Karhutla bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat hingga tingkat desa," tegas AKBP Devi Ariantari dalam sambutannya.
Kabag Ops Polres Landak Kompol Imbang Sulistyono memaparkan data yang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Sekitar 99 persen kejadian karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara dibakar. Faktor alam hanya berkontribusi sekitar satu persen.
Oleh karena itu, langkah preemtif akan diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.
Polres Landak telah memetakan sejumlah wilayah yang menjadi prioritas pengawasan. Kecamatan Mandor, Ngabang, serta kawasan lain yang memiliki lahan gambut disebut paling rentan terhadap kebakaran.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, patroli terpadu di kawasan rawan akan diperkuat. Deteksi dini ditingkatkan melalui pemantauan titik panas menggunakan satelit dan patroli darat, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Heri Adiwijaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) hingga tingkat desa juga tengah didorong untuk memastikan respons cepat di lapangan.
"Pemerintah daerah juga telah mengaktifkan Posko Siaga Karhutla serta meminta seluruh perusahaan memastikan kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pemadaman," ujar Heri Adiwijaya yang hadir mewakili Bupati Landak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Landak memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Agustus hingga September dan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Landak yang secara historis memiliki jumlah titik panas cukup tinggi di Kalimantan Barat harus ekstra waspada.
Sebagai tindak lanjut rapat, Kapolres Landak menginstruksikan seluruh Polsek untuk membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan pencegahan juga diminta dioptimalkan hingga tingkat RT.
Selain itu, seluruh Bhabinkamtibmas diminta menginventarisasi kegiatan edukasi yang telah dilakukan serta mendata kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla milik perusahaan. Sistem pelaporan digital bagi Bhabinkamtibmas juga akan disiapkan untuk mempercepat informasi di lapangan.
AKBP Devi Ariantari berharap sinergi yang terbangun mampu meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak. "Dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, kita dapat meminimalkan risiko Karhutla di Kabupaten Landak demi melindungi masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.