JAKARTA — Pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Fokus utama adalah memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap terjaga di tengah masa tanggap bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana. Pemeriksaan sarana air bersih dan sanitasi harus segera dilakukan agar layanan publik bisa kembali normal.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU menggelar pemeriksaan menyeluruh di sejumlah wilayah terdampak. Area yang menjadi sasaran inspeksi meliputi Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka, dengan fokus pada Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, serta sarana distribusi dan tampungan air.
Salah satu titik krusial yang langsung ditangani adalah jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende. Jaringan ini rusak dan sempat mengganggu distribusi air bersih ke rumah-rumah warga.
Bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Ende, proses perbaikan dimulai sejak 16 Agustus dan berhasil dituntaskan pada malam 17 Agustus 2026. Setelah perbaikan rampung, aliran air bersih pun kembali mengalir hingga ke sambungan rumah penduduk.
Kementerian PU juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana air minum. Tim ini bukan hanya menginventarisasi kerusakan, tetapi juga langsung memperbaiki sarana yang terganggu agar layanan bisa berfungsi kembali.
Untuk mempercepat penanganan, sebanyak 10 personel tambahan dikirim dari Kupang ke Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas memeriksa kondisi sarana serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di tiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, sebanyak 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) sudah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Rinciannya, 2 unit MTA telah tiba di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, pemerintah menyiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), yang terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung operasi penanganan bencana.
Menteri Dody Hanggodo menjelaskan bahwa seluruh penanganan dilakukan secara bertahap, mengikuti hasil pemeriksaan dan kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan ini diambil agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU juga terus melakukan inventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan terus dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM apabila jaringan tersedia dan berfungsi. Jika jaringan perpipaan terganggu atau belum tersedia, dukungan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.