PONTIANAK — Data tahun 2026 mencatat Kalimantan Barat memiliki 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen telah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen masih pada tahap inisiatif, dan tiga inovasi atau 3,95 persen berada dalam tahap uji coba.
Berdasarkan jenisnya, 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen inovasi non-digital. Komposisi itu menunjukkan perangkat daerah tidak hanya bergerak di ranah layanan berbasis aplikasi, tetapi juga menyentuh tata kelola dan pelayanan langsung.
Gubernur Ria Norsan menyebut masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 sebagai capaian sekaligus dorongan untuk terus berbenah. Menurut dia, yang paling penting bukan penghargaan, melainkan bagaimana inovasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah.
"Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan," ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan inovasi dan komunikasi merupakan dua hal penting dalam kepemimpinan pemerintahan. Inovasi harus menghasilkan solusi, sementara komunikasi memastikan kebijakan dan program pemerintah dipahami serta melibatkan masyarakat.
Keberlanjutan inovasi daerah diperkuat lewat integrasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Dengan cara itu, inovasi tidak berhenti sebagai proyek sesaat di akhir tahun anggaran.
Pemprov Kalbar juga mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah. Forum diskusi turut dibangun untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi antarperangkat daerah.
Ria Norsan berharap seluruh perangkat daerah terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, berdampak terukur, dan dapat direplikasi agar manfaatnya meluas. Kolaborasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan dinilai kunci untuk membangun pemerintahan yang adaptif dan solutif.
"Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat," pungkasnya.