PONTIANAK — Instruksi penyamaan prosedur itu disampaikan Amirullah dalam rapat koordinasi yang membahas pelayanan pertanahan bersama Kantor Pertanahan dan Ombudsman RI. Pemerintah kota menilai perbedaan pemahaman antarinstansi soal tahapan dan kewenangan membuat warga harus bolak-balik mengurus dokumen yang sama.
Menurut Amirullah, tolok ukur pelayanan publik harus dilihat dari sisi masyarakat, bukan dari kenyamanan meja birokrasi. Ada tiga hal yang paling sering diminta warga saat mengurus dokumen tanah.
"Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.
Tambahan Rekomendasi Dinilai Perpanjang Urusan Warga
Amirullah menyoroti kebiasaan aparatur menambahkan rekomendasi atau persyaratan administratif yang tidak jelas dasar hukumnya. Praktik itu disebutnya sebagai sumber utama keruwetan pengurusan surat tanah di kelurahan dan kecamatan.
"Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan," tegasnya.
Pemerintah kota meminta setiap instansi menyamakan prosedur dan membagi kewenangan secara tegas. Tujuannya agar warga tidak perlu mengurus dokumen berulang hanya karena perbedaan interpretasi antara Pemkot, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman.
Data dan Lokasi Fisik Tanah Masih Sering Tak Cocok
Persoalan pelayanan pertanahan tidak berhenti di panjangnya alur birokrasi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro mengungkapkan masih ada bidang tanah yang secara administrasi sudah memiliki hak, tetapi lokasi fisiknya belum dapat dipastikan tepat di lapangan.
Ketidakcocokan data itu membuat petugas harus ekstra hati-hati saat memberi keterangan status sertifikasi tanah. Kesalahan informasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu," jelas Seti.
Penerbitan SKT Belum Seragam Antar-Kelurahan
Seti juga menyoroti belum seragamnya pemahaman soal tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi ke Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen warga.
Permintaan konfirmasi itu tidak salah, tetapi pelaksanaannya berbeda-beda antar-kelurahan. Akibatnya, waktu pengurusan SKT ikut bervariasi meski jenis layanannya sama.
Pemkot Pontianak menargetkan prosedur yang seragam berlaku di seluruh kelurahan dan kecamatan, dengan persyaratan yang hanya yang punya dasar hukum. Sosialisasi ke aparatur kecamatan dan kelurahan menjadi langkah berikutnya agar aturan tidak berhenti di ruang rapat.