SINGKAWANG — Peluncuran empat proyek perubahan tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah dan peserta PKN Tingkat II. Tjhai Chui Mie menegaskan bahwa aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan tidak berhenti sebagai dokumen akademik.
"Aksi perubahan dalam PKN bukan sekadar tugas akademik atau syarat kelulusan. Ini adalah janji pemimpin kepada organisasinya dan kepada masyarakat yang dilayaninya," kata Tjhai di aula Dinas PUPR Singkawang.
Menurut wali kota, tantangan terbesar justru muncul setelah peluncuran. Penerapan inovasi membutuhkan tim solid, kemampuan mengelola resistensi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengukuran hasil yang konsisten.
Kepala Dinas PUPR Singkawang Ardiansyah memperkenalkan SPACE TIDAYU, ekosistem pendampingan terpadu bagi pemohon rekomendasi teknis tata ruang dan bangunan. Pemohon mendapat konsultasi sebelum mengajukan berkas sehingga waktu layanan bisa dipangkas.
Tjhai menilai gagasan itu menjawab keluhan warga soal perizinan yang dinilai lama dan berbelit. "Gagasan ini menyasar akar masalahnya," ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Hadi mengusung SMART Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan tata kelola arsip statis. Program mencakup standardisasi proses, penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan dasbor pemantauan.
Pengelolaan arsip yang lebih terukur diharapkan memperkuat akuntabilitas dan memori kelembagaan pemerintah kota.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Arfani menggagas RPH Smart Service untuk meningkatkan pemanfaatan rumah potong hewan, keamanan pangan, dan pendapatan asli daerah. Tjhai mendorong penyederhanaan layanan, peningkatan responsivitas, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha.
"Keamanan pangan harus naik, pemanfaatan RPH harus naik, dan kontribusi terhadap PAD harus mengikuti," ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Desy memperkenalkan KENALI AMOI, singkatan dari Kebijakan Adaptif Legalitas Investasi – Aman, Mudah, Objektif, dan Integratif. Inovasi diarahkan menciptakan proses investasi yang melindungi investor, transparan, adil, dan terhubung antar perangkat daerah.
"Investasi akan tumbuh ketika investor merasa aman dan prosesnya jelas," kata Tjhai.
Wali kota menilai keempat inovasi saling terkait dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Arsip tertib menopang akuntabilitas, layanan RPH menyangkut keamanan pangan dan PAD, percepatan rekomendasi teknis membuka peluang pembangunan, sedangkan kebijakan investasi adaptif diharapkan menarik modal dan menciptakan lapangan kerja.
"Kepada seluruh kepala perangkat daerah, jadikan keempat inovasi ini sebagai gerakan bersama, bukan kerja satu dinas saja," tegas Tjhai.
Seluruh program disebut bermuara pada birokrasi Singkawang yang unggul, transparan, akuntabel, dan melayani, sejalan dengan Asta Cita Presiden serta visi-misi pembangunan Kota Singkawang 2025–2029. Tjhai juga berterima kasih kepada mentor, coach, dan penyelenggara dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, dan meminta masukan konstruktif agar rancangan proyek perubahan semakin matang.