SINGKAWANG — Pemkot Singkawang menempatkan percepatan layanan perizinan perumahan sebagai pintu masuk utama mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden. Dukungan itu mencakup sinkronisasi regulasi daerah dan sejumlah kebijakan fasilitasi bagi pengembang yang membangun hunian bersubsidi.
Wali Kota Tjhai Chui Mie menyatakan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menuntut kebijakan konkret dari pemerintah, bukan sekadar imbauan. Menurutnya, percepatan pembangunan perumahan harus berjalan seiring kemudahan akses warga terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.
Ada tiga bentuk dukungan yang disiapkan Pemkot Singkawang. Pertama, mempercepat dan mempermudah layanan perizinan perumahan. Kedua, menyinkronkan regulasi daerah agar tidak berbenturan dengan ketentuan pusat. Ketiga, memberikan dukungan kebijakan bagi pembangunan rumah subsidi sesuai aturan yang berlaku.
"Pemerintah Kota Singkawang selama ini terus memberikan dukungan penuh dan langkah-langkah fasilitasi dalam mendorong serta menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya Program 3 Juta Rumah dan percepatan penyediaan perumahan subsidi," ujar Tjhai Chui Mie.
Melalui fasilitasi itu, pengembang diharapkan bisa memangkas waktu pembangunan proyek. Warga Singkawang pun disebut akan lebih mudah mengakses hunian bersubsidi.
Tjhai Chui Mie menilai sektor perumahan dan kawasan permukiman berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Proyek perumahan menyerap tenaga kerja lokal dan menghidupkan rantai pasok material bangunan di sekitarnya.
Kerja sama Pemkot Singkawang dengan REI disebut telah terjalin baik selama ini. REI tidak hanya diposisikan sebagai pelaku usaha pembangunan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menata kawasan perkotaan dan menyediakan hunian layak.
Rakerda DPD REI Kalimantan Barat 2026 digelar di Swiss-Belinn Hotel Singkawang dan dibuka langsung Wali Kota. Penunjukan Singkawang sebagai tuan rumah disebut menjadi kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat setempat.
Forum itu diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang. Selain itu, Rakerda diharapkan menghasilkan gagasan untuk memajukan sektor perumahan di Kalimantan Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.