SANGGAU — Pemerintah Kabupaten Sanggau mengakui pembangunan sektor pendidikan di wilayahnya masih menghadapi persoalan kompleks. Keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia (SDM), hingga luasnya wilayah geografis menjadi hambatan utama dalam memeratakan akses pendidikan layak bagi masyarakat.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyatakan tantangan ini berdampak langsung pada kualitas distribusi pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman kantor bupati setempat.
"Dengan kondisi geografis kita, memang banyak tantangan yang kita hadapi di sektor pendidikan," ujar Susana Herpena, Senin (4/5/2026).
Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program pendidikan dengan kebijakan pusat guna mempercepat pembangunan sekolah. Namun, kemampuan fiskal Sanggau saat ini sedang tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski ruang gerak anggaran terbatas, Susana memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama belanja daerah. Pemkab Sanggau berkomitmen memenuhi amanat undang-undang terkait porsi anggaran pendidikan.
"Kita terus benahi. APBD tetap kita alokasikan sebesar 20 persen untuk pembangunan pendidikan," tegasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohardi, menjelaskan langkah konkret perbaikan fasilitas sekolah tahun ini. Sejumlah sekolah mendapatkan bantuan renovasi melalui program nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengucurkan bantuan revitalisasi untuk puluhan titik di Sanggau. Pembangunan ruang belajar baru dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan dana.
"Untuk SD ada 40 sekolah dan untuk SMP ada 21 sekolah," kata Robertus merinci jumlah bantuan fisik yang diterima tahun ini.
Selain masalah fisik bangunan, Disdikbud Sanggau kini memprioritaskan penanganan angka anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data terbaru, jumlah anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan di Bumi Daranante masih tergolong tinggi.
"Data ATS di Kabupaten Sanggau masih tinggi," ungkap Robertus.
Pemerintah daerah menargetkan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk menyelesaikan persoalan ini. Penurunan angka putus sekolah diharapkan mampu mendongkrak kualitas SDM di wilayah perbatasan Kalimantan Barat tersebut.