PONTIANAK — Wacana pengaturan ekspor kelapa sawit melalui sistem satu pintu membuat harga TBS di tingkat petani Kalimantan Barat ambruk dalam sepekan terakhir. DPRD Kalbar menyebut situasi ini sudah darurat dan meminta pemerintah pusat tidak berlama-lama mengambil keputusan.
Belum ada angka pasti kerugian total, namun DPRD Kalbar mencatat harga TBS di beberapa kabupaten merosot hingga Rp 500 per kilogram dalam waktu singkat. Untuk petani dengan lahan dua hektare, penurunan ini berarti hilangnya pendapatan hingga jutaan rupiah per bulan.
“Petani sudah mulai menjerit. Kalau tidak ada kepastian, mereka yang akan paling menderita,” ujar anggota Komisi II DPRD Kalbar yang membidangi perkebunan.
Pemicunya adalah wacana pemerintah pusat yang akan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sawit. Sistem ini dinilai akan mempersempit ruang gerak eksportir kecil dan menengah, sehingga permintaan dari pabrik pengolahan ikut menurun.
Di Kalbar, sebagian besar pabrik kelapa sawit (PKS) langsung merespons wacana itu dengan menurunkan harga beli TBS. Alhasil, petani yang biasanya mendapat harga di atas Rp 2.500 per kilogram kini harus menerima harga di bawah Rp 2.000.
DPRD Kalbar menilai pemerintah pusat tidak boleh membiarkan kebijakan ini menggantung. Mereka meminta agar keputusan final soal sistem ekspor satu pintu segera diumumkan, baik akan diterapkan atau tidak.
“Yang paling penting adalah kepastian. Petani tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap hari harga turun, itu artinya pendapatan mereka hilang,” tambah anggota dewan tersebut.
DPRD Kalbar berencana mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Mereka juga akan mengundang dinas perkebunan provinsi untuk membahas langkah mitigasi sementara, seperti penyerapan hasil panen oleh BUMD.
Belum ada jadwal pasti kapan pemerintah pusat akan mengumumkan keputusan final terkait wacana ini. Namun, DPRD Kalbar menegaskan akan terus mendesak agar petani tidak menjadi korban kebijakan yang belum jelas.
Stabilisasi harga sangat tergantung pada keputusan pemerintah pusat. Jika wacana ekspor satu pintu dibatalkan atau diubah, harga TBS berpotensi kembali ke level normal. Namun, jika kebijakan tetap diterapkan tanpa persiapan, DPRD Kalbar memperkirakan harga akan terus tertekan dalam beberapa bulan ke depan.
Petani di Kalbar kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera bertindak. Setiap hari tanpa kepastian adalah hari di mana pendapatan mereka terus terkikis.