KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo angkat bicara soal harga tandan buah segar (TBS) sawit yang tak kunjung pulih sesuai ketetapan. Ia meminta perusahaan sawit yang beroperasi di daerah itu segera menyesuaikan harga beli TBS dari petani.
Instruksi ini disampaikan di tengah keresahan petani sawit di sejumlah kecamatan. Harga TBS di tingkat petani dinilai masih jauh dari angka yang ditetapkan dalam keputusan gubernur atau bupati.
Alexander Wilyo menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh seenaknya menentukan harga sendiri. Ia meminta agar harga TBS dikembalikan sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati bersama.
“Saya minta perusahaan patuh. Jangan sampai petani terus dirugikan,” ujar Alexander dalam pernyataan yang diterima di Ketapang, pekan lalu.
Bahan berita tidak menyebutkan angka pasti harga TBS yang dimaksud. Namun, ketetapan harga biasanya merujuk pada formula yang ditetapkan Dinas Perkebunan dan Perdagangan setempat berdasarkan harga CPO global dan biaya produksi.
Petani di lapangan mengeluhkan selisih harga yang mencapai ratusan rupiah per kilogram. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan produksi TBS di Ketapang bakal terganggu.
Fluktuasi harga CPO dunia disebut menjadi faktor utama. Namun, petani menilai perusahaan kerap memanfaatkan situasi dengan menekan harga beli di tingkat kebun.
“Kami hanya minta harga normal. Jangan seenaknya potong,” kata seorang petani di Kecamatan Kendawangan, tanpa menyebut nama.
Ketapang merupakan salah satu sentra produksi sawit di Kalimantan Barat. Ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari komoditas ini.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berjanji akan mengawasi langsung penerapan instruksi ini. Tim gabungan dari Dinas Perkebunan dan Satpol PP akan turun ke lapangan dalam waktu dekat.
Jika ada perusahaan yang bandel, sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bisa dijatuhkan. Pemkab tidak mau main-main soal harga TBS yang menyangkut hajat hidup petani.
Petani sawit swadaya di pelosok Ketapang menjadi pihak yang paling tertekan. Mereka tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan pabrik, sehingga posisi tawarnya lemah.
Harga TBS yang rendah langsung mempengaruhi pendapatan harian mereka. Saat ini, sebagian petani memilih menahan panen ketimbang menjual dengan harga murah.
Pemkab Ketapang mengancam akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha bagi perusahaan yang terus melanggar ketetapan harga TBS.
Belum ada kepastian waktu. Pemkab menargetkan harga TBS bisa kembali ke level ketetapan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, tergantung respons perusahaan.