PONTIANAK — Ancaman kekeringan dan kebakaran lahan menjadi perhatian serius Pemkot Pontianak memasuki pertengahan tahun ini. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengaktifkan posko dan meningkatkan frekuensi patroli di lapangan.
“Saya minta posko tim BPBD melakukan patroli, terutama di Kecamatan Tenggara, Selatan, dan Utara yang masih ada lahan gambut,” ujar Edi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kesiapsiagaan El Nino bersama Mendagri, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan informasi resmi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normal. Fenomena El Nino diprediksi terus bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas moderat mencapai 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.
Dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan mulai terasa signifikan ketika bertemu periode kemarau hingga pertengahan Oktober. Edi menekankan bahwa perubahan cuaca ekstrem ini tidak hanya memicu kebakaran lahan, tetapi juga mengancam sektor pangan.
“Perubahan cuaca yang tidak menentu ini bisa menyebabkan gagal panen, kemudian bencana alam. Kalau musim kemarau, pasti panas, dan panas bisa memicu kebakaran lahan,” katanya.
Memasuki Juli, Pemkot Pontianak menggencarkan sosialisasi larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Edi mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melapor jika menemukan titik api.
“Tim BPBD sudah siap. Yang penting mitigasi dilakukan dari sekarang,” pungkas Edi.
Fokus patroli diarahkan ke Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Utara, wilayah yang masih memiliki tutupan lahan gambut dan rawan terbakar saat musim kemarau panjang tiba.