SANGGAU — Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau segera diperebutkan melalui mekanisme lelang terbuka. Proses ini sudah memasuki tahap persiapan akhir setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Anselmus merinci bahwa tahapan open bidding akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Pengumuman pendaftaran dijadwalkan pada 3 Juli 2026 dan akan dibuka selama dua pekan.
“Setelah itu, dilanjutkan seleksi administrasi. Siapa yang dinyatakan layak atau tidak layak. Kemudian asesmen oleh pansel,” kata Anselmus, Senin (29/6/2026).
Ia memperkirakan seluruh rangkaian seleksi rampung pada akhir Agustus 2026. Hasil akhir lelang jabatan akan diumumkan pada September, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Sanggau untuk menetapkan dan melantik pejabat terpilih berdasarkan hasil asesmen.
Pemkab Sanggau menegaskan tidak semua pegawai negeri sipil (PNS) bisa mendaftar. Anselmus menyebut aturan tertulis melarang pegawai yang masa pensiunnya kurang dari dua tahun untuk mengikuti seleksi.
“Kalau pun tetap diajukan, sistem di BKN secara otomatis menolak. BKN merupakan filter akhir. Kesalahan administrasi akan terfilter dengan sendirinya. Tidak bisa sembarangan. Begitu tidak memenuhi syarat secara nasional, ditolak. Tak bisa cawe-cawe,” tegasnya.
Ia mengingatkan batas usia pensiun bagi pejabat eselon II adalah 60 tahun, sementara eselon III ke bawah 58 tahun. Ketentuan ini tidak berubah hingga saat ini.
Untuk memastikan proses berjalan transparan, BKPSDM telah menyiapkan panitia seleksi (pansel). Anselmus mengaku sudah menghubungi sejumlah anggota pansel yang akan bertugas mengases para kandidat.
“Kami sudah konsultasi ke pemprov. Kami sudah layangkan surat ke BKN RI. Pada prinsipnya pemprov siap mendukung secara penuh,” ujarnya.
Selain lelang eselon II, Pemkab Sanggau juga tengah memproses pengisian sejumlah jabatan eselon III yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Anselmus mengatakan pihaknya sedang menyiapkan nama-nama yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Setelah itu kita serahkan ke kepala daerah untuk ditetapkan. Siapa yang layak menurut beliau bisa menduduki jabatan yang dimaksud,” pungkasnya.