PONTIANAK — Gangguan pada boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi bagian sistem interkoneksi Kalimantan Barat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah, termasuk Kota Pontianak. Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, menyatakan perbaikan terus dipercepat untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
“Durasi pemadaman sudah semakin singkat. Yang tadinya enam jam menjadi sekitar empat jam, kemudian sesi pemadaman yang sebelumnya tiga kali kini menjadi dua kali. Untuk pagi hari juga sudah berhasil kami amankan sehingga tidak ada pemadaman,” ujar Shofwan saat menerima kunjungan Wali Kota di PLTD Siantan, Selasa (7/7/2026).
Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, keluhan warga terus berdatangan ke Pemerintah Kota Pontianak. Pelaku UMKM, pedagang, hingga masyarakat umum melaporkan aktivitas sehari-hari terganggu akibat listrik padam.
“Pemadaman ini sangat meresahkan masyarakat. Informasi yang kami terima, perbaikan ditargetkan selesai pada 11 sampai 12 Juli. Harapan kita tentu bisa lebih cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat segera kembali normal,” kata Edi.
Ia menambahkan, pemadaman tidak hanya menurunkan produktivitas usaha, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi karena bahan makanan yang memerlukan pendinginan menjadi rusak. Layanan publik yang bergantung pada pasokan listrik ikut terganggu.
Dalam kunjungan ke PLTD Siantan, Edi meminta PLN mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar perbaikan rampung lebih cepat dari target. Ia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan.
“Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. PLN perlu memperkuat mitigasi terhadap potensi gangguan sehingga masyarakat tidak kembali dirugikan akibat pemadaman berkepanjangan,” tegasnya.
Shofwan memastikan, kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman telah diatur sesuai ketentuan dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN.
Menanggapi keresahan di tengah masyarakat, Edi mengimbau warga yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kelistrikan tetap mengedepankan ketertiban. Ia meminta tidak ada tindakan yang merugikan kepentingan umum.
“Silakan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai merusak fasilitas atau aset negara. Yang terpenting, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik,” pesannya.
Pemerintah Kota Pontianak berharap proses normalisasi kelistrikan segera tuntas. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha di ibu kota Kalimantan Barat itu diharapkan bisa kembali berjalan tanpa hambatan dalam waktu dekat.