KALIMANTAN BARAT — Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta, kemarin. Ia mengingatkan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap pengumpulan alat bukti dan belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan secara resmi. Publik diminta menahan diri dari membuat analisis atau kesimpulan yang prematur.
Menurut Sumedana, opini yang dibangun tanpa dasar fakta yang kuat justru berpotensi mengganggu jalannya penyidikan. Informasi yang beredar di media sosial kerap tidak terverifikasi dan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. “Kami imbau publik tidak membuat opini yang mengaitkan kasus ini hanya dari informasi di media sosial,” ujar Ketut Sumedana dalam keterangan resminya.
Pernyataan ini menjadi penting karena kasus yang tengah ditangani melibatkan sejumlah pihak yang belum jelas status hukumnya. Kejagung menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan dianggap belum bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penggeledahan yang dilakukan Polri ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara dugaan korupsi yang berbeda. Meski demikian, Kejagung tidak merinci secara detail ketiga kasus tersebut dalam pernyataannya. Yang jelas, penyidik telah melakukan langkah-langkah hukum berupa penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan barang bukti.
“Kami tidak ingin spekulasi liar mengaburkan fakta-fakta yang sedang dikumpulkan oleh penyidik. Biarkan proses ini berjalan profesional dan transparan,” tambah Sumedana. Ia juga memastikan bahwa Kejagung akan terus berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan perkara.
Dalam era digital saat ini, informasi dari media sosial memang sulit dibendung. Namun, Kejagung menilai masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring berita. Informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang bersifat tendensius, dapat merugikan banyak pihak, termasuk institusi penegak hukum itu sendiri.
Penyidik Polri sendiri masih terus bekerja untuk mengungkap modus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Kejagung berjanji akan memberikan update resmi setiap kali ada perkembangan signifikan dalam penyidikan. Hingga saat ini, belum ada jadwal pasti kapan penyidikan akan rampung.
Masyarakat diimbau untuk merujuk pada sumber resmi dari Kejagung atau Polri untuk mendapatkan informasi yang akurat. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang tengah berjalan.