KALIMANTAN BARAT — Pemerintah mempercepat pembersihan perusahaan pelat merah yang dinilai membebani keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto, saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), menyatakan target penutupan 800 BUMN bermasalah akan tuntas pada akhir 2026.
“Pada Desember 31, 2026 kita akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo mengaku terkejut saat mengetahui jumlah BUMN yang mencapai 1.077 perusahaan setelah resmi menjabat sebagai presiden. Angka itu belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan yang strukturnya berlapis-lapis.
“Dulu saya kira BUMN kita paling 300 atau maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, saya diberi tahu jumlahnya 1.077,” katanya.
Menurut dia, struktur perusahaan yang terlalu banyak justru membuka celah inefisiensi dalam pengelolaan aset dan keuangan negara. Oleh karena itu, penataan menyeluruh dilakukan terhadap BUMN yang tidak lagi memberikan manfaat optimal.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 240 BUMN bermasalah. Angka itu ditargetkan naik menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
“Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Nanti akhir Juli akan menjadi 250 BUMN yang kita tutup,” ucap Prabowo.
Dari kebijakan ini, pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran mendekati Rp 70 triliun. Penghematan berasal dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang tidak produktif.
“Dari gaji direksi saja, termasuk overhead, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun,” tuturnya.
Prabowo menambahkan, sejumlah BUMN yang selama bertahun-tahun merugi kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja dan berhasil membukukan keuntungan pada tahun ini. Menurutnya, hal itu menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola BUMN mulai membuahkan hasil.
Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi perusahaan pelat merah yang selama ini bergantung pada suntikan dana negara. Pemerintah tidak akan segan menutup BUMN yang terus merugi dan tidak efisien demi menjaga kesehatan fiskal nasional.