KALIMANTAN BARAT — Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, secara spesifik menyoroti lemahnya tata kelola dan penguasaan teknologi di tubuh Bio Farma dan Kimia Farma. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik di Semarang, Jumat, 10 Juli 2026 lalu.
"Kimia Farma, Bio Farma sudah berdiri tahun 1800-an, artinya kalau berkembang secara wajar, harusnya sudah menguasai wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Tapi faktanya masih sangat terbatas, inilah perlu manajemen diatur," ujar Sturman dalam keterangannya.
Salah satu faktor utama yang menghambat kemandirian adalah mahalnya biaya riset dan pengembangan (R&D). Menurut Sturman, untuk mengembangkan satu produk bahan baku obat, perusahaan harus merogoh kocek sekitar Rp1 triliun dengan waktu pengembangan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi serius dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dukungan riset jangka panjang. Tanpa itu, industri farmasi nasional akan terus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri.
Sturman menekankan bahwa masalah utama Bio Farma dan Kimia Farma bukan hanya soal modal, melainkan juga kesiapan SDM dan teknologi. "Manajemen harus diatur, SDM-nya harus ditingkatkan dan mempunyai teknologi yang canggih. Karena lack of SDM, lack of technology, sehingga akan tidak bisa maju," tegasnya.
Kedua aspek ini, menurutnya, menjadi prasyarat mutlak jika BUMN farmasi ingin bersaing di pasar bebas. Tanpa peningkatan teknologi, produk-produk dalam negeri akan terus kalah kualitas dan efisiensi dengan produk impor.
Komisi VI berharap Bio Farma dan Kimia Farma bisa menjadi tulang punggung penyediaan obat nasional. Penguatan kedua perusahaan ini diyakini menjadi solusi jangka panjang untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat.
Ke depan, DPR mendorong agar holding BUMN farmasi tidak hanya fokus pada efisiensi bisnis, tetapi juga berani mengambil langkah strategis di sektor riset. Sebab, kemandirian obat nasional adalah bagian dari ketahanan kesehatan negara yang tidak bisa ditawar lagi.