PONTIANAK — Ribuan warga memadati kawasan Car Free Day Pontianak, Minggu pagi. Mereka tak hanya berolahraga atau berburu jajanan kaki lima, tetapi juga diajak berdialog soal masa depan demografi Kalimantan Barat. Talkshow bertajuk "Kependudukan On The Street" ini digelar berkolaborasi dengan Radio Mujahiddin 105,8 FM dalam rangka menyemarakkan Hari Kependudukan Sedunia 2026.
Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kalimantan Barat, Dr. Meiran Panggabean, SE., M.Si, membeberkan data yang mengkhawatirkan. Angka penduduk tidak bersekolah di provinsi ini masih tinggi. Lebih kritis lagi, banyak penduduk usia kerja yang tidak memiliki ijazah atau sertifikasi keahlian formal.
"Ini menjadi tantangan dan hambatan, apalagi di era bonus demografi. Pemerintah harus menyusun program peningkatan kapasitas dan kompetensi," ujar Meiran di hadapan pengunjung CFD.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Fatmawati, S.Pd., M.Pd., yang hadir sebagai narasumber, memaparkan solusi konkret yang sudah berjalan.
Fatmawati menjelaskan, pemerintah telah menyediakan program pelatihan secara gratis. Pelatihan ini dikelola melalui UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang sebelumnya dikenal sebagai UPT Latihan Kerja Industri (PKPTK).
"Program pelatihan dirancang berbasis kompetensi untuk memberikan keahlian praktis dan sertifikat resmi bagi masyarakat yang belum bekerja," jelas Fatmawati.
Ia mengajak kaum muda di Kalimantan Barat untuk tidak berhenti pada pendidikan formal. Sertifikat kompetensi dari pelatihan vokasi bisa menjadi tiket masuk ke dunia kerja sekaligus bekal membuka usaha sendiri.
Melalui peringatan Hari Kependudukan Sedunia 2026, Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Barat berharap kesadaran masyarakat meningkat. Pembangunan kependudukan disebut sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
"Dengan keluarga berkualitas dan generasi muda yang sehat, cerdas, serta produktif, bonus demografi dapat menjadi modal penting mewujudkan Indonesia Emas 2045," demikian pernyataan dalam rilis kegiatan tersebut.