PONTIANAK — Sebanyak delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak resmi menduduki posisi baru setelah dilantik langsung oleh Wali Kota Edi Rusdi Kamtono. Rotasi ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan pengisian jabatan yang kosong akibat pensiun serta evaluasi kinerja.
Dalam rotasi tersebut, Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sementara itu, Utin Sri Lena kini menjabat Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan. Firayanta dipercaya memimpin Dinas PUPR, dan Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Jabatan lain yang diisi meliputi Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Tak hanya itu, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur, dan sejumlah lurah juga mengalami mutasi.
Edi mengungkapkan, proses rotasi dan pengisian jabatan ini telah berlangsung sejak tiga hingga empat bulan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan penyemangat bagi para pejabat untuk meningkatkan kinerja.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi menyoroti sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian utama pejabat baru, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga perhubungan. Ia menilai kepedulian terhadap permasalahan di lapangan masih belum optimal.
“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.
Khusus untuk perangkat daerah teknis, Edi meminta agar penanganan infrastruktur lebih responsif. Sementara itu, Dinas Perhubungan diminta memahami aturan dalam menjawab persoalan parkir dan transportasi yang kerap dikeluhkan warga.
Wali Kota menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap program pembangunan. Menurutnya, program tahunan harus mampu menjawab persoalan mendesak sekaligus disusun secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” ujar Edi.
Ia juga mengingatkan para pejabat administrator dan pengawas untuk terus mengembangkan kemampuan. Jika menghadapi persoalan, Edi meminta agar segera dikomunikasikan dan tidak disimpan sendiri.
“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya.