PONTIANAK — Sekolah Rakyat di Pontianak Utara mulai beroperasi dengan menampung 270 anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2. Para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal di asrama yang tersedia di atas lahan seluas 5,7 hektare.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membuka langsung MPLS Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, sekolah ini dihadirkan untuk memuliakan warga miskin dan sangat miskin agar kualitas hidup keluarganya berubah.
"Sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat ini menampung masyarakat miskin dan sangat miskin. Mereka harus kita muliakan, agar ke depan bisa mengubah kualitas kehidupan, terutama keluarganya," ujarnya.
Proses penerimaan siswa tidak dilakukan sembarangan. Edi menjelaskan, seleksi berlangsung beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru, melibatkan tim dari Kementerian Sosial, pendamping PKH, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Kota Pontianak.
"Tahun ini ada 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Totalnya 270 siswa. Semuanya dari Kota Pontianak dan sudah diseleksi beberapa bulan lalu," kata Edi.
Edi sempat meninjau kondisi bangunan sekolah, mulai dari aula, rumah ibadah, ruang kelas, hingga asrama. Sebagian besar bangunan sudah bisa dipakai, namun sejumlah pekerjaan penyempurnaan masih berjalan.
Pekerjaan yang masih dilanjutkan meliputi drainase, akses jalan, kelengkapan utilitas, toilet, hingga penghijauan kawasan. Targetnya, seluruh fasilitas rampung dalam waktu sekitar satu bulan agar berfungsi optimal.
"Mudah-mudahan dalam satu bulan terakhir ini semua bisa tuntas dan berfungsi optimal, termasuk penghijauan dan uji fungsi utilitas seperti drainase dan toilet," harapnya.
Kehidupan di asrama menjadi pengalaman baru bagi sebagian besar siswa. Edi menyebut anak-anak jenjang SD membutuhkan perhatian ekstra karena masih kecil dan rentan merasa tidak betah jauh dari orang tua.
"Pesan saya, mudah-mudahan mereka betah, sehat, dan bisa bekerja sama dengan orang tua. Terutama yang SD, karena mereka masih anak-anak," katanya.
Ia juga berterima kasih kepada orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di asrama. Menurutnya, perubahan kebiasaan dari rumah ke lingkungan sekolah tentu butuh proses penyesuaian.
Untuk tenaga pendidik, sekolah saat ini didukung 34 guru yang direkrut melalui seleksi, terdiri dari guru kontrak dan tenaga tetap, termasuk dari Kementerian Sosial. Jumlah tersebut akan terus dilengkapi sesuai kebutuhan.
"Gurunya sementara direkrut guru kontrak dan ada tenaga tetap. Ada 34 guru, nanti akan terus ditingkatkan dan dilengkapi," jelas Edi.
Keberhasilan program ini disebutnya membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, Pemkot Pontianak, guru, kepala sekolah, kepala asrama, orang tua, hingga masyarakat sekitar.
"Mudah-mudahan dengan Sekolah Rakyat ini, anak-anak menjadi harapan masa depan, bisa mengubah kualitas kehidupan keluarganya, dan berprestasi untuk masa depan Indonesia," pungkasnya.