KALIMANTAN BARAT — Gelombang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian menemui urgensinya. Di tengah target pemerintah menutup lebih dari 750 entitas, sejumlah perusahaan pelat merah justru masih berkutat pada lubang hitam keuangan yang dalam. Data terbaru menunjukkan, kerugian yang dibukukan beberapa BUMN karya dan farmasi tidak hanya menggerus modal, tetapi juga menjadi beban fiskal yang signifikan.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD pekan lalu menegaskan, efisiensi ini bukan sekadar penghematan administrasi. “Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya. Dana tersebut rencananya dialihkan untuk investasi industrialisasi dan peningkatan layanan publik.
Sektor konstruksi menjadi lumbung kerugian terbesar. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat rugi bersih Rp3,93 triliun pada 2025, membengkak 51,7% dibanding tahun sebelumnya. Sejak laporan keuangan direstatatement pada 2019, Waskita belum pernah kembali membukukan laba. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) perseroan mencapai 18,27 kali, jauh di atas rata-rata industri, dengan total liabilitas menembus Rp67,1 triliun.
Kondisi serupa dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang rugi bersihnya melonjak ke Rp9,71 triliun pada 2025. Selain menanggung beban bunga utang sekitar Rp3 triliun per tahun, WIKA harus mencatat bagian kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya. Kontrak baru yang masuk pun menyusut drastis dari Rp33,35 triliun (2022) menjadi hanya Rp17,43 triliun (2025), imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk ikut terseret arus negatif dengan rugi Rp5,4 triliun pada 2025, berbanding terbalik dengan rugi tipis Rp86,75 miliar di tahun 2024. Keterlibatan di proyek LRT Jabodebek menjadi salah satu pemicu utama. Utang PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada Adhi mencapai Rp2,2 triliun, yang pembayarannya masih menggantung. Investasi di ruas jalan tol juga menguras kas untuk membayar bunga dan depresiasi.
Di sektor farmasi, PT Indofarma Tbk (INAF) mencatat rugi Rp77,9 miliar pada 2025 dan terus merugi sejak 2021. Setelah pandemi usai, permintaan alat kesehatan dan obat-obatan anjlok, memaksa perseroan mencatat penurunan nilai persediaan. Namun yang lebih parah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud di Indofarma dan anak usahanya dengan potensi kerugian negara Rp471,8 miliar.
Temuan BPK mengungkap praktik transaksi fiktif, penggunaan pinjaman online ilegal, hingga rekayasa penggelembungan persediaan yang berujung pada restatement laporan keuangan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola yang buruk mempercepat keruntuhan finansial sebuah BUMN.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa maksimal 300 entitas pada akhir 2026. Dari total 1.074 entitas yang ada, sebanyak 290 telah ditutup. “Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah yang akan kita pertahankan,” tegas Prabowo. Langkah ini dinilai sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia, dengan fokus utama memutus ketergantungan perusahaan pada suntikan modal negara.
Bagi para pemegang saham dan mitra bisnis, pemulihan Waskita dan WIKA kini bergantung pada dua hal: akses pendanaan baru dan keberhasilan divestasi aset seperti ruas tol. Tanpa terobosan signifikan, bukan tidak mungkin daftar BUMN bermasalah akan bertambah panjang di tahun-tahun mendatang.