MEMPAWAH — Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi memimpin langsung Rapat Evaluasi Satgas Pengendalian Karhutla di Aula LLKUKM, Jalan Daeng Manambon, Selasa (8/9/2026) malam. Dalam rapat tersebut, seluruh unsur memutuskan penanganan karhutla dilanjutkan secara intensif selama dua pekan ke depan.
Status tanggap darurat sebelumnya berlaku sejak 26 Agustus hingga 8 September 2026 melalui Keputusan Bupati Mempawah Nomor 300.2/224/BPBD/2026. Kondisi lapangan yang masih mengkhawatirkan menjadi alasan perpanjangan masa tanggap darurat ini.
Data pemantauan BMKG pada Selasa (8/9/2026) pukul 10.00 WIB menunjukkan konsentrasi partikulat PM2.5 di Mempawah mencapai 507,8 µg/m³. Angka ini dua kali lipat dari ambang batas kategori berbahaya yang berada di atas 250,5 µg/m³.
“Keputusan ini berdasarkan data faktual di lapangan, terutama menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Juli Suryadi dalam rapat yang dihadiri jajaran Forkopimda tersebut.
Wabup menegaskan, persoalan karhutla kini bukan lagi sekadar soal luas lahan terbakar atau jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas utama penanganan.
Meski jumlah hotspot di Kalimantan Barat sempat menurun dari 674 titik pada 6 September menjadi 386 titik pada 7 September, Satgas Pengendalian Karhutla diminta tidak lengah. Setiap titik panas tetap harus diverifikasi melalui ground check untuk memastikan potensi berkembangnya kebakaran.
Di lapangan, tim gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. Salah satu fokus penanganan berada di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang. Personel gabungan membagi area operasi ke dalam sejumlah klaster untuk melokalisasi api sekaligus mencegah kebakaran meluas kembali.
Hadir dalam rapat evaluasi tersebut Dandim 1201/Mph Letkol Czi Ali Isnaini, Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto, Ketua DPRD Mempawah Safruddin Asra, Sekda Abdul Malik, serta perwakilan BPBD, KPH Mempawah, Manggala Agni, BMKG, PMI, BKO Brimob, dan relawan.
Wabup Juli menginstruksikan Dinas Kesehatan bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan pemantauan kondisi warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan. Edukasi penggunaan masker serta pembatasan aktivitas di luar ruangan juga diminta terus dilakukan selama kualitas udara belum membaik.
“Kita harus tetap berpegang pada prinsip cegah sebelum terbakar, deteksi sebelum meluas, dan padamkan sebelum menjadi bencana,” ujarnya.
Pemkab Mempawah memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang masih bekerja di lapangan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan hingga pemadam kebakaran swasta. Penanganan karhutla diminta tetap konsisten meski jumlah hotspot mengalami penurunan.
“Ukuran utamanya adalah menurunnya hotspot, terkendalinya kebakaran, membaiknya kualitas udara dan yang paling penting, terlindunginya kesehatan masyarakat,” tegas Wabup Juli.