PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum padam. Gubernur Ria Norsan menyebut titik api masih terdeteksi dan mayoritas berada di lahan gambut, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Operasi pemadaman darat, udara, hingga modifikasi cuaca dikerahkan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Laporan itu disampaikan Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Rakor berlangsung secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (15/9/2026).
Rapat diikuti para gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, serta kepala BPBD dari sejumlah provinsi terdampak karhutla. Fokus rakor adalah memperkuat langkah bersama menghadapi musim kemarau panjang dan potensi risiko kebakaran yang meningkat.
"Titik api dominan masih di lahan gambut Ketapang dan Kubu Raya. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA)," ujar Gubernur Norsan.
Penanganan dilakukan secara terpadu lewat pemantauan dan patroli, pemadaman di lapangan, hingga dukungan operasi udara dan modifikasi cuaca. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar titik api tidak berkembang dan meluas menjadi kebakaran besar.
Dampak musim kemarau dan karhutla tidak berhenti pada kebakaran lahan. Intrusi air laut membuat kualitas air PDAM di sejumlah wilayah terdampak, termasuk kondisi air yang terasa asin. Kualitas udara di Kota Pontianak juga sempat masuk kategori berbahaya akibat kabut asap.
Pemprov Kalimantan Barat merespons kondisi itu dengan menyalurkan bantuan air bersih dan membagikan masker kepada warga. Langkah ini menyasar wilayah yang paling terdampak kualitas udara dan krisis air bersih.
"Pemprov sudah menggeser Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Kami juga dibantu Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 sebagai Satgas Edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar," tambah Norsan.
Dalam rakor tersebut, Menko Polkam menyampaikan empat instruksi utama. Pertama, memperkuat deteksi dini dan patroli terpadu, khususnya di wilayah gambut dan area konsesi. Kedua, mempercepat proses pemadaman dan memastikan api tidak dibiarkan meluas.
Ketiga, penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Keempat, meningkatkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.
Gubernur menegaskan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat di lapangan, tetapi juga kesadaran masyarakat. Pencegahan menjadi kunci, terutama dengan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Pemprov Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh unsur terkait. Rapat ditutup dengan komitmen bersama menghadapi ancaman El Nino serta mencegah meluasnya karhutla di 2026.