PONTIANAK — Kubu Raya mencatat kualitas udara terburuk di Kalimantan Barat dengan konsentrasi partikulat halus PM2.5 menyentuh 594,4 mikrogram per meter kubik (µg/m3). Angka itu hampir 2,4 kali lipat ambang batas berbahaya yang ditetapkan di atas 250 µg/m3.
Mempawah tidak jauh berbeda. Konsentrasi PM2.5 di wilayah itu mencapai 470,7 µg/m3. Sementara Sintang tercatat 331,5 µg/m3. Ketiganya konsisten berada jauh di atas ambang batas aman.
Lonjakan ini bersumber dari asap tebal kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda sejumlah area di provinsi tersebut.
Dashboard Informasi Penanganan Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (22 September) mencatat Kalbar masih memiliki 149 titik panas dan sembilan titik api aktif. Dalam 24 jam terakhir, setidaknya 60,3 hektare lahan hangus terbakar.
Jarak pandang di wilayah terdampak pun terbatas, berkisar 0,2 hingga 6 kilometer. Kondisi itu menciptakan situasi berbahaya bagi transportasi dan aktivitas warga sehari-hari.
Kementerian Kesehatan melaporkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di wilayah terdampak karhutla. Dalam periode 18 Agustus hingga 21 September 2023, tercatat 174.694 kasus ISPA, dengan 40.363 di antaranya menyerang balita.
Dampaknya tidak hanya terbatas di Kalbar. Kemenkes menyoroti penyebaran kasus serupa ke Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa sekitar 209,78 hektare hutan dan lahan masih aktif terbakar di Sumatera dan Kalimantan.
"Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," ujar Suharyanto.
Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta.
Pemerintah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai strategi penanganan krisis. Suharyanto menyatakan OMC akan terus dilaksanakan hingga musim hujan kembali normal.
Langkah itu ditempuh sebagai mitigasi jangka panjang, bukan sekadar respons sementara terhadap titik api yang masih muncul di sejumlah provinsi.