PONTIANAK — Rapat koordinasi tersebut menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah menghadapi karhutla dan persoalan air payau. Krisantus menilai dua persoalan itu terus berulang dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” ujar Krisantus.
Karhutla tidak hanya merusak vegetasi dan lingkungan. Dampaknya meluas ke kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi, hingga aktivitas pemerintahan.
Kabut asap menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kondisi itu juga mengganggu penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan belajar mengajar, serta produktivitas warga.
“Yang menyebabkan potensi kebakaran, tentu kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah. Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” katanya.
Krisantus menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul. Pencegahan dan mitigasi harus dimulai lebih awal, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Wagub Kalbar meminta perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM, serta perusahaan perkebunan memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan. Menurutnya, penanganan tidak cukup mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi maupun bantuan air bersih yang sifatnya sementara.
Untuk persoalan air payau, Krisantus mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Kajian pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar juga diperlukan.
Ia menilai persoalan air membutuhkan perencanaan jangka panjang dan sinergi lintas sektor. Tujuannya agar masyarakat tetap punya akses sumber air memadai, terutama saat musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya.