PONTIANAK — Sultan Keraton Kadariah Pontianak IX, Syarif Machmud Melvin Alkadrie, menilai sosialisasi pencegahan karhutla belum menjangkau lapisan paling bawah masyarakat. Karena itu ia meminta pemerintah desa sampai RT ikut aktif mengedukasi warga. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam acara Ngopi Bareng bertema "Dialog Terbuka Upaya Pencegahan Karhutla demi Kelestarian Alam dan Masa Depan Kalimantan Barat" di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak, Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan itu menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan di Kalbar. Syarif Machmud menegaskan pencegahan harus menjadi prioritas agar karhutla tidak terus berulang dan menimbulkan dampak luas.
"Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, pencegahan lebih diutamakan. Sosialisasi harus dilakukan dari pemerintah desa sampai ke tingkat RT, supaya hal-hal ini jangan terulang kembali ke depannya," ujarnya.
Selain sosialisasi, Sultan Pontianak IX menyoroti pentingnya pendataan kepemilikan lahan. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional dan instansi lingkungan perlu mengetahui kepemilikan lahan secara jelas sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla.
Ia menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Di luar isu karhutla, Syarif Machmud meminta Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah jangka panjang menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Salah satu yang diusulkannya adalah pembangunan waduk di sejumlah kecamatan sebagai cadangan air.
"Saya berharap pemerintah kota mempersiapkan untuk membuat waduk untuk wilayah kota ini. Kalau bisa di setiap kecamatan harus ada waduk, karena kita perlu menjaga hal-hal seperti ini saat kemarau," ucapnya.
Ia juga mendorong adanya pengolahan air yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah diminta mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak kondisi air bersih saat situasi darurat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani, mengatakan upaya penanganan karhutla terus dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pendekatan hukum. Ia menyebut titik panas di Kalbar sudah mengalami penurunan, meski masih terdapat konsentrasi di Kabupaten Ketapang, kurang lebih 500 titik.
"Di Kalbar itu sudah banyak melakukan upaya-upaya, dari pemadaman, kemudian modifikasi cuaca, sampai pada pendekatan hukum," ujar Adi Yani.
Dalam penegakan hukum, DLHK Kalbar bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kepolisian Daerah Kalbar. Sejumlah perusahaan disebut sedang dalam proses pemberian sanksi terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan karhutla.
Adi Yani menyatakan terdapat sekitar 33 perusahaan yang sedang dalam proses, sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan sawit. Langkah penegakan hukum itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kejadian karhutla di Kalbar.