KALIMANTAN BARAT — PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengumpulkan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp 5,6 triliun hingga Agustus 2026, didominasi proyek pemerintah pusat 49,2 persen. Perolehan itu jadi fondasi perseroan menghadapi sisa tahun anggaran. Kontrak yang diteken mayoritas berskema pembayaran bulanan dan beruang muka.
Paragraf pembuka: Kontribusi anak usaha menyumbang 20 persen dari total NKB, disusul pengembangan bisnis 11,8 persen, swasta 9,8 persen, pemerintah daerah 5,1 persen, serta BUMN dan BUMD 4 persen. Komposisi itu menunjukkan Waskita masih bergantung pada proyek pemerintah pusat sebagai tulang punggung pendapatan, meski porsi dari sektor swasta mulai terlihat.
Dilihat dari jenis pekerjaan, infrastruktur konektivitas menempati porsi terbesar dengan 41,6 persen. Proyek infrastruktur air menyusul di 20,7 persen, sementara gedung 17,7 persen.
Salah satu proyek pemerintah pusat yang digarap pada 2026 adalah Sekolah Rakyat di Provinsi Papua. Pembangunan itu bagian dari perluasan akses pendidikan berkualitas di kawasan Indonesia Timur.
Corporate Secretary Waskita Steven Subiantoro menyatakan total nilai kontrak baru pada Juli 2026 mencerminkan kinerja berkelanjutan. Angka itu, menurut dia, jadi fondasi kuat menghadapi tantangan ke depan.
"Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek turnkey maupun investasi, serta berfokus pada proyek berskema monthly payment dan memiliki uang muka," ujar Steven dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Kebijakan selektif itu bukan tanpa alasan. Proyek turnkey dan investasi menuntut perusahaan menanggung modal awal lebih besar, sementara arus kas jadi rentan jika pembayaran pemerintah molor. Skema monthly payment memberi Waskita kepastian penerimaan lebih cepat.
Sebagai BUMN konstruksi berusia lebih dari 65 tahun, Waskita menegaskan komitmen menyelesaikan proyek dengan hasil terbaik. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan membangun 30 bendungan, 41 irigasi, 20 fasilitas rumah sakit, 15 sarana pendidikan, 92 jalan tol, dan 19 proyek konektivitas daerah.
"Waskita Karya berkomitmen terus mendukung Program Prioritas Presiden. Di antaranya menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat," ucap Steven.
Perusahaan juga memastikan setiap infrastruktur dikerjakan dengan prinsip Good Corporate Governance. Langkah itu untuk menjaga pengerjaan berjalan lancar.
"Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek," kata dia.
Ke depan, Waskita menargetkan peningkatan perolehan kontrak baru dan kinerja keuangan yang lebih baik. Optimisme itu didorong besarnya peluang mengerjakan proyek strategis pemerintah, BUMN, swasta, hingga luar negeri.
Bagi investor, komposisi NKB yang didominasi proyek pemerintah pusat dan skema pembayaran bulanan memberi gambaran soal arah arus kas perseroan. Namun ketergantungan pada belanja pemerintah tetap jadi faktor risiko yang perlu dicermati, terutama jika terjadi penyesuaian anggaran di sisa tahun.