Pemerintah Jepang resmi mengakhiri misi kemanusiaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat setelah mengerahkan 361 personel Japan Disaster Relief dan tiga helikopter CH-47 Chinook. Selama 16-29 September 2026, tim gabungan tersebut menjalankan lebih dari 40 operasi pemadaman di sejumlah titik panas. Penarikan personel ditandai dengan proses embarkasi di atas kapal Japan Maritime Self-Defense Force JS Kunisaki di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah.
MEMPAWAH — Sejumlah personel Japan Disaster Relief (JDR) terlihat berjalan turun dari helikopter CH-47 Chinook menuju geladak kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026). Proses tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasi kemanusiaan yang berlangsung sejak pertengahan September.
Misi ini melibatkan 361 personel JDR yang diterjunkan langsung ke lokasi karhutla. Tiga unit helikopter CH-47 Chinook dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
Selama periode 16-29 September 2026, tim JDR menjalankan lebih dari 40 operasi pemadaman di Kalimantan Barat. Helikopter CH-47 Chinook digunakan untuk water bombing pada titik-titik api yang sulit dijangkau petugas darat.
Pelabuhan Kijing di Mempawah menjadi lokasi embarkasi personel dan peralatan menuju kapal JS Kunisaki. Kapal milik Japan Maritime Self-Defense Force itu bersandar di pelabuhan tersebut untuk proses pemulangan.
Kalimantan Barat termasuk wilayah yang rutin menghadapi karhutla pada musim kemarau. Kondisi lahan gambut membuat api mudah menyebar dan sulit dipadamkan hanya dengan peralatan darat.
Kehadiran helikopter angkut berat seperti CH-47 Chinook memberi jangkauan lebih luas bagi tim pemadaman. Operasi udara memungkinkan penanganan titik api di area yang akses jalannya terbatas.
Pemerintah Jepang menutup misi ini setelah dua pekan operasi. Seluruh personel dan peralatan dibawa kembali melalui kapal JS Kunisaki dari Pelabuhan Kijing.
Penanganan lanjutan karhutla di Kalimantan Barat kembali berada di bawah kendali instansi Indonesia. Pemantauan titik panas dan patroli lahan tetap diperlukan selama musim kemarau berlanjut.