PONTIANAK — Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kalimantan Barat, Teresia Widi A Adis, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat realisasi investasi semester I 2026 sudah menembus Rp 10,6 triliun. Angka itu bergerak menuju target tahunan sekitar Rp 21 triliun yang dipasang pemerintah provinsi.
Menurut Teresia, capaian tersebut melanjutkan tren positif tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, investasi yang masuk ke Kalbar tercatat Rp 51,36 triliun, jauh melampaui target Rp 30,39 triliun.
Teresia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar angka realisasi. Pengusaha yang menanam modal di Kalbar diminta memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen, pemerintah meminta pengusaha memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tidak hanya berinvestasi. Tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat," kata Teresia, Kamis (8/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Group Discussion Session I bertema "Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar" di Sekretariat Bersama (Sekber) Satukata.
Kalbar masih membuka pintu investasi seluas-luasnya. Namun, Teresia menyoroti pentingnya kemitraan antara pengusaha, pemerintah, dan pelaku UMKM yang menurutnya belum berjalan optimal.
"Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan. Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM," tegasnya.
Aturan tersebut dinilai menjadi instrumen agar investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi juga menetes ke usaha mikro dan kecil di daerah.
Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, menyoroti sisi lain dari capaian investasi tersebut. Ia menilai pemerintah perlu membenahi pelayanan perizinan dan kepastian hukum, terutama untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
"Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan birokrasi untuk PMA tidak rumit. Sehingga pengusaha tidak berpikir dua kali untuk tanamkan modal. Jadi harus ada yang menjembatani," tegas Fahmi.
Fahmi berharap birokrasi untuk ekspor, impor, dan investasi dari luar negeri bisa dipangkas lagi. Aturan yang berbelit dinilai membuat calon investor ragu menanamkan modalnya di Kalbar.
"Pemerintah Kalbar perlu siapkan langkah strategis dalam investasi untuk kemajuan perekonomian. Perlu dilakukan hilirisasi yang optimal, sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar," pesannya.
Dari diskusi tersebut, dua pekerjaan rumah mengemuka: mempercepat perizinan PMA dan mendorong hilirisasi agar nilai tambah produksi dinikmati di dalam daerah. Pemerintah provinsi belum memerinci langkah konkret yang akan diambil menyusul masukan dari kalangan praktisi.