KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menempatkan jalan poros ekonomi Teluk Pakedai sebagai prioritas pembangunan, dengan target rampung 2027. Ruas yang dimaksud menghubungkan Sungai Nipah, Desa Madura, Teluk Pakedai II, Teluk Pakedai Hulu, hingga Selat Remis. Pembangunan direncanakan berlanjut menuju Teluk Gelam dan ruas lain sesuai tahapan yang ditetapkan.
Menurut Sujiwo, penyelesaian jalan poros tersebut akan memberi manfaat langsung bagi warga di sejumlah desa. Sembilan desa yang disebut meliputi Tanjung Bunga, Kuala Karang, Seruat I, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Sungai Nibung, Teluk Pakedai II, Sungai Nipah, dan Desa Madura.
Sujiwo menegaskan bahwa kebijakan penganggaran harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni asas manfaat, asas prioritas, dan asas keadilan. Asas manfaat berkaitan dengan dampak pembangunan bagi masyarakat, sedangkan asas prioritas menempatkan kebutuhan mendesak sebagai perhatian utama.
Asas keadilan, lanjutnya, mengharuskan pemerintah memberi perhatian proporsional ke seluruh wilayah. Pemerataan pembangunan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik atau hasil pemilihan kepala daerah.
"Walaupun saya kalah dalam pilkada di sini, saya tetap harus adil sebagai pemimpin. Ini bukan persoalan kalah dan menang, tetapi bagaimana memenuhi hak masyarakat Teluk Pakedai untuk mendapatkan bagian pembangunan secara proporsional," tegasnya.
Selain jalan, pemerintah daerah menargetkan kelanjutan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Pada 2026, alokasi pembangunan PJU di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar tiga hingga empat kilometer. Pekerjaan diharapkan mulai berjalan pada akhir Oktober.
Sujiwo menilai jalan yang memadai dan penerangan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat. Keduanya berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi peluang terjadinya tindak kriminalitas.
Akses jalan yang semakin baik diharapkan meningkatkan mobilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik.
Dalam peringatan HKG PKK ke-54, Sujiwo menekankan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam percepatan pembangunan hingga tingkat desa. Kader PKK diminta menjadi penggerak edukasi, pendataan, serta penyampaian informasi soal kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan PKK memiliki 10 program pokok, empat kelompok kerja (Pokja), serta kelompok Dasawisma. Struktur itu berperan mendata dan memantau kondisi keluarga di lingkungan masyarakat.
Apabila seluruh unsur berjalan optimal, pemerintah bersama kader PKK diharapkan dapat mengidentifikasi warga lanjut usia yang membutuhkan perawatan, masyarakat sakit yang terkendala biaya, balita yang mengalami stunting, hingga ibu hamil yang belum mendapat pendampingan memadai.
"Kalau Dasawisma berjalan, 10 program pokok PKK berjalan, dan empat Pokja-nya bergerak, kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang luput dari perhatian. Di sinilah pentingnya kepekaan, simpati, dan empati terhadap kondisi warga," ujarnya.
Sujiwo mengapresiasi pengabdian kader PKK yang menjalankan tugas sosial tanpa menerima honor khusus. Keterlibatan mereka, katanya, merupakan bentuk pengabdian untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
Ia mengajak para camat dan kepala desa memberi dukungan kepada istri masing-masing yang mengemban amanah sebagai ketua TP-PKK di wilayahnya. Dukungan itu dinilai penting agar program PKK berjalan konsisten dan bersinergi dengan pemerintah.
Kepada para kepala desa, Sujiwo berpesan agar tetap menjaga semangat pengabdian meski menghadapi keterbatasan anggaran desa. Pemerintah desa diminta terus mendukung kegiatan PKK dan menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat setidaknya sekali dalam sebulan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas perbedaan latar belakang maupun pilihan politik.