PONTIANAK — Rapat koordinasi yang digelar Rabu (21/10/2026) itu dihadiri Sales Area Manager Pertamina Kalbar, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, GM PT AKR, Plt Kepala Dinas Perindag ESDM Kalbar, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar. Gubernur Ria Norsan menyebut koordinasi ini untuk merumuskan langkah konkret mengatasi kendala distribusi BBM di pedalaman dan pesisir.
Persoalan pemadaman listrik bergilir yang dirasakan masyarakat juga masuk dalam pembahasan rapat. Pemprov menegaskan komitmennya bersama Pertamina agar warga lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi, termasuk aspirasi nelayan di sejumlah wilayah pesisir.
Gubernur meminta seluruh instansi terkait bersama BUMN sektor energi memperkuat koordinasi dan pengawasan. Percepatan langkah penanganan di lapangan dinilai penting agar distribusi BBM tetap lancar sekaligus meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
"Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi," ungkap Gubernur Kalbar.
Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan penyaluran BBM ke sejumlah wilayah pedalaman seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak menghadapi tantangan geografis. Kendala transportasi muncul akibat kondisi muka air Sungai Kapuas yang sempat surut.
"Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak," ujarnya.
Untuk memperkuat distribusi jalur darat, Pertamina menambah sekitar 27 unit mobil tangki. Perusahaan juga menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak mobil tangki, terutama untuk rute berjarak tempuh jauh dari Pontianak.
GM PLN Wilayah Kalimantan Barat Maria Goreti menjelaskan pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan mayor (major overhaul) PLTU di Kabupaten Ketapang. Pemeliharaan diperkirakan berlangsung sekitar 54 hari dan membuat sistem kelistrikan mengalami keterbatasan daya.
PLN berupaya meminimalkan dampak dengan mengatur pelaksanaan pemadaman pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi terdampak ditargetkan maksimal dua jam.
"Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali," jelas Maria Goreti.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar mendorong Pertamina dan PLN memperkuat langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Pemprov juga meminta informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar kebutuhan energi tetap terpenuhi dan aktivitas sosial ekonomi berjalan normal.