JAKARTA — Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyatakan penurunan HPE dan HR emas periode pertama November 2026 dipengaruhi penguatan nilai tukar mata uang utama dunia serta peningkatan imbal hasil obligasi di pasar internasional. Kondisi itu mendorong investor mengalihkan investasinya ke instrumen keuangan yang menawarkan imbal hasil lebih kompetitif dibandingkan emas.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2061 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag itu berlaku untuk periode 1-14 November 2026.
HPE emas ditetapkan sebesar 132.756,02 dolar AS per kilogram. Nilai ini turun 1,68 persen dari periode kedua Oktober 2026 yang sebesar 135.024,36 dolar AS per kilogram.
HR emas juga turun menjadi 4.129,18 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.199,73 dolar AS per t oz pada periode sebelumnya.
HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA). Penetapan ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.
"HPE dan HR emas periode pertama November 2026 ini ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait," ujar Tommy.
Tommy menjelaskan, penguatan mata uang utama dunia membuat imbal hasil obligasi di pasar internasional naik. Instrumen keuangan berbasis obligasi dinilai menawarkan imbal hasil lebih kompetitif dibandingkan emas pada periode ini.
Penurunan HPE emas berlaku untuk transaksi ekspor produk pertambangan yang dikenakan bea keluar. Eksportir di daerah penghasil emas, termasuk di Kalimantan Barat, perlu menyesuaikan perhitungan bea keluar berdasarkan HPE terbaru selama periode 1-14 November 2026.
Kemendag menetapkan HPE dan HR secara berkala setiap periode dua pekan. Penetapan berikutnya akan mengacu pada data LBMA dan masukan kementerian terkait pada periode pengumpulan data selanjutnya.