KAYONG UTARA — Pemkab Kayong Utara telah mengajukan permohonan perbaikan secara resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor 600.1/1940/DISPUPR/X/2026 tertanggal 28 September 2026. Langkah itu ditempuh karena jaringan pipa transmisi Sungai Buloh yang rusak masuk kategori aset pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah.
Untuk mempercepat penanganan, Bupati Romi Wijaya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak. Koordinasi membahas langkah penanganan pipa yang mengalami kerusakan sepanjang kurang lebih 3.016 meter.
Distribusi air bersih terganggu pada 1.314 kepala keluarga yang tersebar di tiga desa. Kerusakan jaringan pipa membuat pasokan air tidak sampai ke rumah warga sejak dampak karhutla melanda kawasan tersebut.
Romi menegaskan pemerintah daerah terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat. Perbaikan pipa dinilai mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar warga di tiga desa terdampak.
Jaringan pipa transmisi Sungai Buloh berstatus aset pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Kayong Utara hanya bisa mengusulkan perbaikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara penanganan teknis di lapangan dikoordinasikan bersama BWSK I Pontianak.
"Mengingat jaringan tersebut merupakan aset pemerintah pusat, Pemkab Kayong Utara berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera menindaklanjuti usulan perbaikan," kata Romi dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Romi menyebut surat resmi ke Menteri Pekerjaan Umum sudah dikirim sebagai bentuk perjuangan daerah atas infrastruktur air bersih yang terdampak bencana karhutla.
"Kami terus berupaya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar perbaikan jaringan pipa Sungai Buloh dapat segera direalisasikan karena ini memang aset pemerintah pusat. Kami juga sebelumnya telah bersurat secara resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum RI untuk mengusulkan perbaikan tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi atensi pemerintah pusat karena memang merupakan dampak bencana dari karhutla," ujar Romi.
Pemkab Kayong Utara akan terus mendorong tindak lanjut pemerintah pusat agar perbaikan jaringan pipa dapat segera dilaksanakan. Percepatan penanganan diharapkan memulihkan distribusi air bersih dan memenuhi kembali kebutuhan masyarakat di tiga desa terdampak.
Karhutla di Kayong Utara tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melumpuhkan layanan dasar warga. Selama pipa Sungai Buloh belum diperbaiki, ratusan keluarga di tiga desa bergantung pada pasokan air alternatif untuk kebutuhan harian.