PONTIANAK — Krisantus Kurniawan menyampaikan komitmen tersebut di hadapan peserta sidang MPL PGIW Kalbar 2026. Menurutnya, setiap warga negara punya hak sama menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Tidak boleh ada pihak yang menghalangi kegiatan peribadatan maupun pembangunan rumah ibadah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan.
Wagub meminta masyarakat tidak ragu mendirikan rumah ibadah. Namun ia mengingatkan sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi, mulai dari administratif, kesiapan lahan, pembiayaan, hingga perencanaan yang matang.
Pemerintah, kata Krisantus, harus hadir memastikan setiap masyarakat memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan beragama. Ia bahkan menyatakan siap berada di garis depan bila ada pihak yang mencoba menghalangi kebebasan beribadah.
Krisantus menegaskan sikap tegasnya bukan bentuk arogansi. Ia menyebutnya sebagai komitmen pemerintah menegakkan nilai kebenaran, keadilan, perdamaian, dan ketenteraman di tengah masyarakat.
"Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar," tegas Krisantus.
Ia mengingatkan Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Seluruh masyarakat yang menetap, bekerja, berkarya, serta membangun kehidupan di Kalbar adalah bagian dari keluarga besar masyarakat provinsi ini.
Perbedaan latar belakang maupun asal-usul tidak boleh menjadi alasan membeda-bedakan seseorang. Krisantus menilai keberagaman justru harus menjadi kekuatan membangun persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wagub mengapresiasi kontribusi PGIW Kalbar dalam pembangunan masyarakat melalui pelayanan keagamaan, pembinaan umat, pendidikan, kegiatan sosial, serta penguatan nilai kemanusiaan. Gereja dinilai berperan strategis menanamkan nilai toleransi, persahabatan, dan cinta kasih di tengah masyarakat majemuk.
Krisantus mencontohkan hubungan baik antarpemuka agama Kristen yang selama ini terbuka dan saling menghormati. "Tidak pernah ada pendeta yang menolak pendeta lain untuk menggembala atau berceramah. Begitu pula pendeta dan pastor yang saling terbuka untuk berkhotbah. Ini menjadi bukti bahwa umat Kristen menjunjung tinggi keberagaman dan mengedepankan toleransi," tuturnya.
Krisantus berharap forum MPL PGIW Kalbar Tahun 2026 menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh persatuan di Kalimantan Barat. Ia mendorong kegiatan persidangan serupa berlangsung setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW tetapi juga organisasi keagamaan lainnya.
"Kegiatan persidangan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberagaman, saling menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat beragama," ajaknya.
Pemerintah, tambahnya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat berdasarkan agama maupun keyakinan. Seluruh umat beragama memiliki peran dan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Krisantus mengajak peserta sidang menjadi teladan dalam menebarkan toleransi dan cinta kasih, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah mewujudkan Kalbar yang rukun, damai, adil, dan sejahtera.