PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda perlu diperluas. Sekolah Demokrasi Cipayung yang digelar organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Hotel Maestro Pontianak menjadi ruang diskusi bagi pelajar untuk memahami persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini. Edi mengapresiasi inisiatif tersebut saat membuka kegiatan pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut Edi, demokrasi bukan hanya soal pemilu setiap lima tahun. Pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, sampai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat juga masuk di dalamnya.
"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.
Edi menjelaskan, demokrasi yang sehat butuh keseimbangan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga harus menjalankan kewenangannya secara optimal agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Supremasi hukum disebutnya sebagai prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
Perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi. Media sosial membuka ruang lebih luas bagi masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi sekaligus membuka peluang penyebaran informasi keliru, provokasi, hingga pembentukan opini yang tidak sesuai fakta.
Karena itu, Edi menilai kemampuan berpikir kritis dan memeriksa kebenaran informasi menjadi bekal penting bagi generasi muda. Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain.
"Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.
Edi mencontohkan sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian bersama, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim. Persoalan itu tidak cukup ditangani lewat kebijakan jangka pendek.
Menurutnya, dibutuhkan perencanaan, antisipasi, dan kolaborasi lintas sektor. "Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.
Di hadapan peserta, Edi memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 82,22.
Capaian itu menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka IPM tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.
Edi menyebut IPM sebagai salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan daerah. Pengukuran kesejahteraan tidak cukup hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup.
"Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik," ungkapnya.
Dari sektor kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Kota Pontianak pada 2025 tercatat mencapai 75,96 tahun. Indikator ini menggambarkan kondisi kesehatan sekaligus kualitas hidup penduduk.
Pertumbuhan ekonomi Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meski sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.
Aktivitas ekonomi kota masih banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Meski mencatat pertumbuhan positif, Edi mengingatkan peningkatan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.