Pemprov Kalbar Buka Rakor Indeks Demokrasi Indonesia di Pontianak, Krisantus Tekankan Partisipasi Warga

Penulis: Nurul Huda  •  Jumat, 20 November 2026 | 10:16:01 WIB
Kepala Kesbangpol Kalbar Krisantus membuka rakor Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Novotel Pontianak.

PONTIANAK — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat Krisantus membuka langsung rakor tersebut di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak. Kegiatan itu dihadiri jajaran instansi vertikal, akademisi, dan unsur masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data IDI.

Demokrasi Dinilai Bukan Hanya soal Pemilu

Dalam sambutannya, Krisantus menyebut demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas pelaksanaan pemilihan umum. Menurutnya, demokrasi harus tercermin melalui jaminan kebebasan masyarakat, ruang partisipasi publik, serta perlindungan terhadap hak-hak warga.

"Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama," ujarnya.

Ia menempatkan IDI sebagai instrumen untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi sekaligus bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Hasil pengukuran itu, kata dia, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sinergi Lintas Instansi Jadi Kunci Akurasi Data

Krisantus menekankan perlunya sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan akademisi, hingga unsur masyarakat sipil. Kolaborasi itu dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.

Rakor tersebut juga dimaksudkan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data IDI. Dengan begitu, hasil pengukuran yang diperoleh mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi demokrasi di provinsi itu.

"Melalui koordinasi ini, saya berharap seluruh pihak dapat memberikan kontribusi dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hendaknya tidak hanya menjadi angka atau capaian statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi ke depan," tambah Krisantus.

Komitmen Tata Kelola Terbuka dan Berpihak ke Warga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Krisantus, berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Komitmen itu diwujudkan melalui upaya menjunjung tinggi supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Usai membuka kegiatan, Krisantus kembali menegaskan kepada awak media bahwa kualitas demokrasi harus menjadi perhatian bersama. Keberhasilan demokrasi, menurutnya, tidak cukup dilihat dari penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Ia berharap hasil pengukuran IDI menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu dibenahi. Peningkatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat pun diharapkan tidak hanya tercermin dari capaian angka indeks, tetapi juga dari terwujudnya pemerintahan yang semakin terbuka, partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: sintang.suarakalbar.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top