KETAPANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang menegaskan bahwa konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Sekda dalam rapat koordinasi internal beberapa waktu lalu di lingkungan Pemkab Ketapang.
Sekda menekankan bahwa SOP kerap hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi tanpa dijalankan secara disiplin oleh aparatur. Padahal, SOP adalah panduan kerja yang menjamin setiap proses pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Saya minta SOP harus diterapkan secara konsisten, bukan hanya sebagai formalitas. Ini kunci untuk memastikan pelayanan publik berjalan cepat, tepat, dan akuntabel," tegas Sekda dalam arahannya.
Jika diterapkan secara konsisten, dampak langsung bagi warga adalah kepastian waktu pengurusan dokumen, tidak ada pungutan di luar ketentuan, serta pelayanan yang tidak berbelit-belit. Seluruh OPD, mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Badan Pertanahan, ditargetkan mampu memangkas waktu tunggu tanpa mengorbankan ketelitian.
Penerapan SOP yang ketat juga diyakini dapat menekan potensi maladministrasi dan pungli yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dengan adanya standar yang jelas, warga pun bisa ikut mengawasi jika ada aparatur yang tidak menjalankan prosedur semestinya.
Untuk memastikan instruksi ini berjalan, Sekda meminta setiap kepala OPD melakukan evaluasi internal secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik hambatan dan memperbarui SOP yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Ketapang untuk terus berbenah. Birokrasi yang profesional dan akuntabel menjadi prioritas agar investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa berjalan optimal.
Pemkab Ketapang telah menyediakan kanal pengaduan, baik melalui aplikasi maupun hotline, yang bisa diakses warga. Jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur, warga didorong untuk melapor sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan.
Dengan pengawasan dari publik, diharapkan tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain-main. Pelayanan publik yang cepat dan akuntabel bukan lagi sekadar wacana, melainkan target yang harus dicapai oleh seluruh jajaran Pemkab Ketapang.