KALIMANTAN BARAT — Jakarta — PT PLN (Persero) kembali ditegaskan sebagai pilar utama kedaulatan energi nasional dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja (SP) PLN, Kamis (25/6/2026). Dalam forum tersebut, Mayjen TNI Dr J Robert Giri menyatakan peran perusahaan listrik pelat merah itu jauh melampaui fungsi komersial semata.
“Jangan melihat PLN sebagai perusahaan biasa. PLN adalah instrumen strategis negara yang memperkuat ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan nasional,” ujar Robert dalam sesi bertajuk “Peran Strategis PLN Mengawal Kedaulatan Energi Nasional”.
Robert menjelaskan, dunia saat ini telah bergeser dari era VUCA menuju era BANI—Brittle, Anxiety, Non-linear, Incomprehensible. Di fase ini, energi menjadi pusat gravitasi geopolitik global. Menurutnya, gangguan sekecil apa pun pada pasokan listrik bisa berdampak sistemik: dari perlambatan ekonomi, terganggunya layanan publik, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kedaulatan energi adalah kemampuan bangsa memanfaatkan sumber daya secara mandiri demi kemakmuran rakyat. Listrik adalah urat nadi bangsa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang dihadapi PLN saat ini. Mulai dari ketergantungan impor energi, biaya transisi ke energi baru terbarukan (EBT) yang tinggi, keseimbangan tarif listrik dengan kondisi fiskal negara, hingga kerentanan jaringan listrik di wilayah kepulauan. Robert mendorong percepatan pengembangan EBT sebagai pilar utama kedaulatan energi Indonesia ke depan.
Lebih lanjut, Robert mengingatkan bahwa kehadiran listrik hingga ke pelosok negeri merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia menekankan, setiap pegawai PLN harus memiliki wawasan kebangsaan dan integritas tinggi.
“Pekerjaan Anda berdampak langsung pada keberlangsungan negara,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa tugas para pegawai PLN tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut misi strategis nasional. Di sisi lain, isu kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian serius dalam forum tersebut.
Pada sesi kedua Rakernas, Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyoroti perlunya evaluasi terhadap skema kontrak di sektor ketenagalistrikan. Menurutnya, evaluasi ini penting untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga kesehatan keuangan PLN.
“Buruh bukan hanya sekrup pembangunan. Buruh adalah bagian penting yang menentukan arah pembangunan bangsa,” ujar Said.
Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja PLN. Rakernas SP PLN sendiri menjadi ajang bagi pengurus dan anggota serikat dari seluruh Indonesia untuk membahas isu-isu strategis ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat peran PLN dalam menjaga ketahanan energi nasional.