Wagub Kalbar Krisantus Dorong Pelaku UMKM Ketapang Urus NIB dan Sertifikasi Halal, Buka Akses KUR hingga Pasar Daring

Penulis: Nurul Huda  •  Sabtu, 21 November 2026 | 12:46:31 WIB
Wagub Kalbar Krisantus menyampaikan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM dalam forum di Kabupaten Ketapang.

KETAPANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai legalitas usaha bukan sekadar kelengkapan administrasi. Dokumen usaha menentukan apakah pedagang kecil bisa mengakses kredit usaha rakyat, menembus pasar modern, atau justru kehilangan mereknya karena ditiru pihak lain.

Krisantus menyampaikan hal itu di hadapan pelaku UMKM Kabupaten Ketapang. Forum itu dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Bupati Ketapang beserta jajaran, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, perwakilan kementerian dan lembaga, perbankan, serta mitra strategis.

Warung hingga Penjual Amplang Jadi Contoh di Forum

Dalam sambutannya, Krisantus menyoroti usaha mikro yang berjalan bertahun-tahun tanpa dokumen resmi. Ia menyebut warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, dan pedagang pasar sebagai contoh yang paling dekat dengan kehidupan warga.

"Pengusaha mikro ada di sekitar kita. Warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, hingga pedagang di pasar. Banyak yang sudah lama menjalankan usaha, tetapi belum memiliki dokumen legalitas," ujar Krisantus.

Tanpa legalitas, kata dia, pelaku usaha lebih sulit mengakses pembiayaan dan pasar. Merek usaha juga rawan ditiru sehingga keberlangsungan usaha perlu mendapat perlindungan.

NIB Jadi Langkah Awal, Sertifikasi Halal Menyusul

Krisantus meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi agar pengurusan legalitas menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Nomor Induk Berusaha (NIB) disebut sebagai langkah awal yang wajib dimiliki pelaku usaha.

Setelah NIB, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan. Ia mengajak dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten mendekatkan layanan tersebut ke masyarakat.

"Pengurusannya harus mudah, cepat, dan tentu tanpa pungutan liar," tegasnya.

Jaminan Sosial dan Pendaftaran Merek Ikut Disorot

Selain legalitas, Krisantus menyoroti perlindungan sosial bagi pelaku usaha mikro yang sebagian besar berbisnis secara mandiri. Akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit dinilai perlu diperluas.

Perlindungan juga harus mencakup pendaftaran merek serta pembangunan kemitraan yang adil antara pelaku usaha mikro dan perusahaan besar. Menurutnya, usaha dan penghasilan keluarga tetap harus terjaga ketika pelaku usaha menghadapi sakit atau musibah.

Produk UMKM Diminta Masuk Belanja Pemerintah

Legalitas dan perlindungan dinilai baru terasa manfaatnya jika produk yang dihasilkan mampu terjual. Krisantus mendorong pelaku usaha mikro memanfaatkan KUR dan pembiayaan lain untuk mengembangkan usaha.

Produk mereka juga diminta menembus pasar daring, toko modern, hingga pengadaan pemerintah. Ia mengajak perangkat daerah mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan.

Pada forum yang sama, Krisantus menekankan pentingnya pendataan UMKM secara akurat. Data yang rapi menjadi dasar penyusunan program pemerintah dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, disebutnya, telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk penguatan data tersebut.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: suaranusantara.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top