PONTIANAK — Rapat koordinasi itu mempertemukan aparatur UKPBJ dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Krisantus menilai proses pengadaan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan penentu ketepatan waktu pelaksanaan program, kualitas pekerjaan, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memantau kinerja pemerintah. Karena itu, aparatur yang terlibat dalam pengadaan diminta bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Mengapa Pengadaan Menentukan Kualitas Pembangunan Daerah
Krisantus menegaskan bahwa tugas aparatur pengadaan berdampak langsung pada hasil pembangunan. Kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dinikmati warga bergantung pada cara proses pengadaan dijalankan.
"Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat," ujarnya.
Dia meminta seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pekerjaan yang tidak mengikuti aturan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Peringatan soal Rompi Oranye dan Risiko Hukum
Dalam rapat itu, Krisantus menyampaikan peringatan keras agar aparatur tidak tersandung persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan. Dia memakai istilah rompi oranye sebagai pengingat risiko yang dihadapi aparatur jika proses pengadaan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Pesan itu disampaikan di hadapan peserta rapat koordinasi yang mencakup pejabat pengadaan dari berbagai instansi daerah. Krisantus menekankan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas tersebut.
Jaminan Perlindungan bagi Pegawai yang Bekerja Sesuai Aturan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan berupaya melindungi pegawai yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Aparatur yang bekerja dengan benar tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan sendiri.
"Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi," ungkapnya.
Jaminan itu sekaligus menjadi penyeimbang dari peringatan yang disampaikan. Aparatur diminta menaati aturan, sementara pemerintah provinsi mengambil posisi sebagai pelindung bagi mereka yang bekerja secara benar.
Rapat koordinasi UKPBJ se-Kalbar Tahun 2026 menjadi forum penyelarasan kebijakan pengadaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum itu, pemerintah provinsi berharap proses pengadaan di seluruh Kalimantan Barat berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.