Banjir Kapuas Hulu Landa 8 Desa di Kecamatan Bika, 4.998 Jiwa Terdampak dan Status Siaga Darurat Ditetapkan

Penulis: Kaharuddin Yusuf  •  Senin, 23 November 2026 | 05:16:31 WIB
Banjir di Kecamatan Bika, Kapuas Hulu, berdampak pada 8 desa dengan total 4.998 jiwa.

PONTIANAK — Pemprov Kalbar terus memantau perkembangan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah, dan laporan kejadian terbaru yang masuk ke BPBD Kalbar datang dari Kapuas Hulu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, menyebut pemantauan dilakukan atas arahan Gubernur.

BPBD provinsi berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar situasi di tiap wilayah terpantau, terutama di tengah potensi bencana pada musim hujan.

“Untuk Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan status siaga. BPBD provinsi juga terus berkoordinasi dengan BPBD seluruh kabupaten/kota,” kata Ridwan.

Genangan Meluas ke Putussibau: Desa dan Kelurahan Mana Saja yang Tergenang?

Selain di Kecamatan Bika, air juga menggenangi Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Genangan terjadi di sejumlah desa dan kelurahan, di antaranya:

  • Hilir Kantor
  • Putussibau Kota
  • Pala Pulau
  • Sibau Hilir
  • Suka Maju
  • Tanjung Jati
  • Kedamin Hilir

Banjir Susulan Setelah Rendaman 16–20 November, Longsor Terjadi di Tiga Kecamatan

Banjir kali ini bukan yang pertama bulan ini. Menurut Ridwan, banjir pada 21–22 November didahului banjir di sejumlah kecamatan lain di Kapuas Hulu pada 16–20 November.

Tanah longsor juga dilaporkan di beberapa desa di Kecamatan Boyan Tanjung, Hulu Gurung, dan Bunut Hulu.

Dua Status Siaga Darurat Sudah Berlaku, Sampai Kapan?

Pemprov Kalbar menetapkan status siaga darurat bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor lewat SK Nomor 1152/BPBD/2026. Status itu berlaku sejak 19 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027.

Di tingkat kabupaten, Kapuas Hulu menetapkan status siaga darurat melalui SK Nomor 29/BPBD/2026 yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

Imbauan untuk Warga di Daerah Rawan

BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Warga di daerah rawan diminta memantau informasi resmi dari pemerintah dan BPBD setempat.

Keselamatan harus diutamakan apabila kondisi lingkungan mulai membahayakan.

“BPBD Kalbar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti perkembangan, dan memastikan informasi kejadian bencana di daerah dapat terpantau,” ungkap Ridwan.

Reporter: Kaharuddin Yusuf
Sumber: borneotribun.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top