PONTIANAK — Pemprov Kalbar terus memantau perkembangan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah, dan laporan kejadian terbaru yang masuk ke BPBD Kalbar datang dari Kapuas Hulu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, menyebut pemantauan dilakukan atas arahan Gubernur.
BPBD provinsi berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar situasi di tiap wilayah terpantau, terutama di tengah potensi bencana pada musim hujan.
“Untuk Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan status siaga. BPBD provinsi juga terus berkoordinasi dengan BPBD seluruh kabupaten/kota,” kata Ridwan.
Selain di Kecamatan Bika, air juga menggenangi Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Genangan terjadi di sejumlah desa dan kelurahan, di antaranya:
Banjir kali ini bukan yang pertama bulan ini. Menurut Ridwan, banjir pada 21–22 November didahului banjir di sejumlah kecamatan lain di Kapuas Hulu pada 16–20 November.
Tanah longsor juga dilaporkan di beberapa desa di Kecamatan Boyan Tanjung, Hulu Gurung, dan Bunut Hulu.
Pemprov Kalbar menetapkan status siaga darurat bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor lewat SK Nomor 1152/BPBD/2026. Status itu berlaku sejak 19 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027.
Di tingkat kabupaten, Kapuas Hulu menetapkan status siaga darurat melalui SK Nomor 29/BPBD/2026 yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Warga di daerah rawan diminta memantau informasi resmi dari pemerintah dan BPBD setempat.
Keselamatan harus diutamakan apabila kondisi lingkungan mulai membahayakan.
“BPBD Kalbar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti perkembangan, dan memastikan informasi kejadian bencana di daerah dapat terpantau,” ungkap Ridwan.