SINTANG — Rapat koordinasi yang mempertemukan perwakilan 12 PKS dengan pemerintah daerah membahas langsung persoalan harga dan keterbatasan penyerapan TBS. Petani mandiri selama ini menghadapi kendala ketika hasil panen tidak seluruhnya diterima pabrik, sementara harga jual belum memberikan kepastian pendapatan.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyebut pertemuan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit mandiri. Ia menekankan posisi petani dalam rantai usaha kelapa sawit tidak bisa diabaikan.
"Petani merupakan bagian penting dalam rantai usaha kelapa sawit. Karena itu, kepentingan mereka harus diperhatikan perusahaan yang menjalankan kegiatan pengolahan sawit di Kabupaten Sintang," ujar Bala, Jumat (20/11).
Harga di Atas Rp3.000 per Kilogram Jadi Titik Kesepakatan
Angka Rp3.000 per kilogram menjadi patokan minimal yang disepakati 12 PKS. Kesepakatan itu sekaligus menjawab keluhan petani mandiri soal rendahnya harga jual TBS selama ini.
Bala berharap kesepakatan tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Seluruh perusahaan diminta benar-benar menerapkannya di lapangan.
"Dengan harga pembelian di atas Rp3.000 per kilogram dan sistem antrean satu jalur, kami berharap petani mendapatkan kepastian dalam memasarkan hasil kebunnya. Kerja sama semua pihak harus terus dijaga agar hubungan petani dan perusahaan berjalan baik," katanya.
Sistem Antrean Jalur Kiri-Kanan Dihapus
Selain harga, pemerintah daerah meminta seluruh PKS menghapus mekanisme antrean jalur kiri dan kanan. Penerimaan TBS selanjutnya hanya menggunakan satu jalur antrean.
Perubahan sistem itu dimaksudkan agar proses penjualan hasil panen berlangsung lebih tertib. Selama ini, jalur ganda dinilai menimbulkan perbedaan perlakuan antar petani.
"Selain menyepakati harga pembelian, seluruh PKS juga kita minta untuk menghapus sistem antrean jalur kiri dan kanan," tutur Bala.
Komunikasi Terbuka Jadi Syarat Keberlanjutan
Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong komunikasi terbuka antara petani dan perusahaan. Bala menilai persoalan harga maupun penyerapan TBS seharusnya tidak hanya dibebankan kepada petani.
Keberlangsungan usaha perkebunan masyarakat, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Ia berharap kesepakatan yang dicapai bisa dijalankan dan memberi manfaat bagi kedua pihak.
"Kami ingin persoalan ini dibicarakan bersama. Pemerintah daerah berharap ada kesepakatan yang bisa dijalankan dan memberikan manfaat bagi petani maupun perusahaan," ucapnya.