SANGGAU — Anjloknya harga TBS kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir membuat petani di sejumlah kecamatan di Sanggau mengeluhkan pendapatan yang menyusut. Di tengah kondisi ini, Apkasindo Sanggau justru menyoroti minimnya langkah konkret dari Pemkab untuk meredam dampak fluktuasi harga yang sudah berlangsung berulang kali.
Ketua DPD Apkasindo Sanggau, sebut saja namanya, menilai Pemkab Sanggau terlalu lambat merespons dinamika harga di tingkat petani. Menurutnya, penurunan harga TBS bukanlah fenomena baru dan seharusnya sudah ada skema antisipasi.
“Setiap kali harga anjlok, petani selalu jadi pihak yang paling dirugikan. Kami sudah sampaikan ini berkali-kali. Yang kami butuhkan bukan hanya janji, tapi langkah nyata dan cepat dari pemda,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima media, Selasa.
Apkasindo juga mendesak Pemkab Sanggau untuk lebih transparan dalam mengawasi dan menyalurkan dana CSR dari perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu. Selama ini, petani mengaku tidak mengetahui secara pasti alokasi dan realisasi program CSR yang seharusnya menyentuh kebutuhan mereka.
“Kami minta ada keterbukaan. Jangan sampai CSR hanya jadi pajangan di atas kertas. Petani di lapangan tidak merasakan manfaatnya, apalagi saat harga seperti sekarang,” tegasnya.
Apkasindo mendorong Pemkab untuk segera menggelar forum musyawarah antara petani, perusahaan, dan dinas terkait. Tujuannya, merumuskan kebijakan stabilisasi harga, seperti pembentukan koperasi petani atau skema kemitraan yang lebih adil.
Selain itu, Apkasindo meminta Pemkab mengaudit dan mempublikasikan data realisasi CSR perusahaan sawit di Sanggau. Data ini dinilai penting sebagai dasar evaluasi dan tekanan bagi korporasi agar programnya tepat sasaran.
Meski angka pasti tidak disebutkan dalam rilis, Apkasindo menyebut harga TBS di tingkat petani saat ini sudah berada di bawah biaya produksi. Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik tengkulak yang kerap memainkan harga di tingkat desa.
Petani berharap Pemkab Sanggau tidak lagi menunggu hingga situasi kritis, melainkan mengambil peran aktif sebagai penyeimbang antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan petani sawit yang jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa di kabupaten tersebut.