PONTIANAK — Risiko kerja di industri media massa dinilai tinggi, mulai dari jurnalis yang meliput aksi demonstrasi hingga pekerja redaksi yang bekerja di bawah tekanan waktu. Hal ini mendorong AMSI Kalbar dan BPJamsostek Pontianak untuk memastikan setiap insan media mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, menjelaskan bahwa kolaborasi ini menyasar pemberi kerja di perusahaan media melalui AMSI. Banyak perusahaan media yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJamsostek.
"Pekerja di media massa memiliki risiko yang besar. Jurnalisnya liputan seperti demo atau lainnya tentu memiliki risiko. Untuk itu lah perlu perlindungan dan dipastikan setiap insan media terlindungi dalam program BPJamsostek," ujar Suhuri dalam acara Sinergi dan Kolaborasi di Pontianak, Senin.
Menurut Suhuri, skema kepesertaan bisa disesuaikan, baik melalui badan usaha bagi pekerja tetap maupun skema bukan penerima upah untuk pekerja lepas. Pihaknya berharap AMSI Kalbar juga gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui publikasi yang maksimal.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, yang membuka acara tersebut, menyoroti rendahnya tingkat kepesertaan BPJamsostek di provinsi ini. Dari total 2,6 juta pekerja di Kalbar, baru sekitar 702 ribu orang atau 27 persen yang terlindungi.
"Sementara untuk target sendiri harusnya 45 persen. Sehingga ada kesenjangan yang dalam dan perlu dikejar target," kata dia.
Harrison menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja kelas menengah ke bawah. Menurutnya, kecelakaan kerja yang menimpa pekerja tanpa jaminan sosial bisa menjerumuskan mereka ke jurang kemiskinan karena kehilangan kemampuan untuk bekerja.
Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap dapat berjalan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen mendukung agar seluruh insan media di Kalbar terlindungi program BPJamsostek.
"Jangan sampai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja jatuh miskin karena tidak bisa bekerja dan tidak terlindungi program," papar Harrison menambahkan.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan cakupan kepesertaan di Kalbar, khususnya di sektor media yang selama ini belum tersentuh optimal.