KALIMANTAN BARAT — Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi antarpejabat. Rombongan Telkom yang dipimpin Reni Yustiani bersama jajaran pimpinan regional langsung masuk ke agenda teknis: mematangkan langkah strategis percepatan digitalisasi di Banjarmasin.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemko Banjarmasin menyampaikan kebutuhan paling mendasar yang selama ini menghambat pelayanan publik berbasis digital. Dua di antaranya adalah peningkatan kapasitas bandwidth dan penguatan infrastruktur jaringan secara menyeluruh. “Digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” tegas Wali Kota HM Yamin HR dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah kota, lanjutnya, bertanggung jawab memastikan warga Banjarmasin bisa mengakses layanan publik yang mudah, aman, dan berkualitas. Tanpa fondasi jaringan yang andal, ambisi itu hanya akan tinggal rencana.
General Check-Up Infrastruktur TIK Jadi Langkah Konkret
Kedua pihak sepakat untuk tidak berhenti pada diskusi. Sebagai tindak lanjut, Telkom dan Pemko Banjarmasin akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebutuhan TIK di lingkungan pemerintahan kota. Hasil audit ini diharapkan menghasilkan pemetaan kebutuhan yang presisi sekaligus rencana distribusi jaringan premium.
“Kami ingin memastikan masyarakat Banjarmasin mendapat pelayanan yang mudah, aman, dan berkualitas,” ujar Yamin.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa sinergi dengan Telkom bukan hanya urusan satu sektor. Audiensi tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pendidikan, serta Plt Kepala Bagian Umum Kota Banjarmasin. Kehadiran lintas dinas itu memperkuat komitmen bahwa transformasi digital adalah agenda bersama seluruh perangkat daerah.
Digitalisasi Bukan Sekadar Modernisasi Tampilan
Pemerintah kota menekankan bahwa layanan digital yang dibangun harus benar-benar andal dan aman, bukan sekadar terlihat modern di permukaan. Dengan terbangunnya sinergi antara Pemko Banjarmasin dan Telkom Regional Kalimantan, percepatan transformasi digital diyakini bisa menjadi penggerak tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Komitmen ini kini memiliki peta jalan yang jelas. General check-up infrastruktur TIK menjadi langkah pertama yang akan menentukan seberapa cepat warga Banjarmasin bisa menikmati layanan publik berbasis digital yang bebas hambatan.
