KETAPANG — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir akhirnya mendapatkan penjelasan resmi. Pemerintah daerah memastikan bahwa krisis pasokan ini murni akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM, bukan karena kuota nasional yang menipis.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengungkapkan bahwa akar masalah terletak pada rantai distribusi laut yang terganggu. “Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menyebabkan pasokan ke Kabupaten Ketapang tidak tiba sesuai jadwal,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas instansi, Senin (13/7/2026).
Pemkab Ketapang langsung meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat penyaluran stok BBM yang masih tersedia ke seluruh SPBU. Selain itu, koordinasi jadwal distribusi tahap berikutnya juga diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
Menghadapi situasi ini, Bupati Alexander mengimbau warga untuk tetap tenang. “Masyarakat juga kita imbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan,” kata Alex. Imbauan ini penting mengingat praktik pembelian dalam jumlah besar justru akan memperparah kelangkaan di lapangan.
Pemkab Ketapang berjanji akan terus memantau distribusi dan memastikan pasokan segera merata ke seluruh titik SPBU di wilayahnya.
Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh menegaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, informasi mengenai distribusi BBM harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga.
Lebih jauh, DPRD mengusulkan evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Ketapang. “Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah kendaraan perlu menjadi dasar penyesuaian kuota,” ungkap Sholeh.
DPRD juga mendorong pembangunan SPBU baru di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pelayanan, serta mendukung penyusunan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran. “Termasuk bagi petani dan nelayan,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Ketapang, DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU. Tujuannya jelas: memastikan distribusi BBM kembali lancar dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa hambatan berarti.
Langkah percepatan pun segera dijalankan. Stok BBM yang tersedia akan segera disalurkan ke SPBU yang mengalami antrean terpanjang, sementara jadwal kapal pengangkut berikutnya akan dipastikan tepat waktu.