KALIMANTAN BARAT — Penunjukan ini dibahas terlebih dahulu dalam pertemuan tertutup para ketua parlemen sebelum akhirnya disepakati bulat. Hun Sen, yang juga mantan Perdana Menteri Kamboja, menyampaikan keputusan itu dalam forum ISC ke-2 yang berlangsung pekan ini.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyebut amanah ini sebagai pengakuan atas konsistensi diplomasi parlemen Indonesia. Ia menegaskan forum tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih jauh dalam percakapan global.
"Kepercayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah ISC ke-3 tentu merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi dan kepercayaan di tengah komunitas parlemen dunia," ujar Sultan dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8/2026).
Bagi DPD RI, penyelenggaraan ISC ke-3 bukan sekadar seremoni. Sultan menekankan bahwa sebagai representasi kewilayahan, DPD ingin membawa isu-isu daerah seperti perubahan iklim, ketimpangan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan ke dalam agenda internasional.
"Dunia hari ini membutuhkan lebih banyak ruang dialog dan kerja sama. Parlemen memiliki peran penting untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari agenda bersama. Indonesia siap menjadi rumah bagi dialog tersebut," tegasnya.
Indonesia, lanjut Sultan, memiliki modal kuat untuk memainkan peran itu. Pengalaman mengelola keberagaman dan menjaga persatuan di tengah perbedaan dinilai relevan dengan tantangan global saat ini.
ISC pertama kali digelar di Seoul, Korea Selatan, pada 2025. Forum perdana itu dihadiri pimpinan parlemen dari 45 negara, dengan Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Jenderal PBB, tampil sebagai keynote speaker.
Setelah Seoul, giliran Phnom Penh yang menjadi tuan rumah. ISC ke-2 di Kamboja dihadiri pimpinan parlemen dari 31 negara. Kini, estafet penyelenggaraan resmi berpindah ke Indonesia.
Sultan menambahkan, forum ini akan menjadi ruang mempertemukan berbagai perspektif negara untuk mencari titik temu atas persoalan yang semakin kompleks. Ia menilai kerja sama antarparlemen kian penting karena banyak masalah dunia membutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen bersama.
"Kita membutuhkan lebih banyak ruang dialog dan kerja sama. Parlemen memiliki peran penting karena membawa mandat masyarakat. Indonesia ingin mengambil bagian dalam membangun semangat kolaborasi itu," ungkapnya.
Bagi daerah, kepercayaan ini juga membuka peluang memperkenalkan potensi dan kepentingan wilayah kepada komunitas internasional. DPD RI berharap forum tersebut dapat memperluas jejaring kerja sama yang bermanfaat bagi pembangunan hingga ke tingkat lokal.