PONTIANAK — Rapat koordinasi pemantauan dan publikasi status kualitas udara digelar di salah satu hotel di Pontianak. Kegiatan itu didukung pendanaan program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 yang dikelola Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai penerima manfaat melalui Lembaga Perantara (Lemtara) Bentang Kalimantan Tangguh.
Adi Yani menegaskan data mentah tidak cukup disajikan dalam bentuk angka. Menurutnya, warga membutuhkan informasi yang bisa dipercaya untuk mengetahui kondisi udara, kecenderungan perubahan, potensi dampak, hingga langkah perlindungan yang perlu dilakukan.
"Data hasil pemantauan tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi perlu diterjemahkan menjadi informasi mengenai kondisi udara, kecenderungannya, potensi dampaknya, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan," kata Adi Yani.
Kalimantan Barat memiliki kawasan gambut cukup luas. Sejumlah lokasi bahkan memiliki kubah gambut dengan kedalaman tinggi sehingga rentan terbakar.
Kebakaran di gambut dalam butuh waktu lebih lama dipadamkan karena api menjalar di bawah permukaan. Kondisi itu membuat asap bertahan lebih lama dan memengaruhi kualitas udara.
"Di lokasi kubah gambut kalau terbakar ini sangat sulit untuk dipadamkan. Dari lokasi gambut dalam ini asap tebal terus terjadi karena proses pemadaman totalnya lama," ujarnya.
Kabut asap yang berlangsung lama berdampak ke berbagai aktivitas warga. Mulai dari kegiatan sosial dan ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga rutinitas harian.
Adi Yani mengingatkan potensi dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan asap. Karena itu, informasi kondisi kualitas udara harus tersampaikan dengan baik agar warga bisa mengambil langkah perlindungan sesuai kondisi yang terjadi.
"Dampaknya bukan hanya saat ini, dampak kesehatan jangka panjang perlu diantisipasi juga, sehingga data kualitas udara harus terinformasikan dengan baik ke masyarakat," ujarnya.
Pemerintah perlu memastikan informasi kualitas udara bersifat akurat, cepat, konsisten, terintegrasi, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi karhutla dan penurunan kualitas udara pada 2026 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Data kualitas udara bisa menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan pembelajaran di sekolah. TNI dan Polri juga dapat memanfaatkan saluran komunikasi untuk menyampaikan kondisi udara kepada masyarakat.
"Informasi soal kualitas udara yang akurat sangat diperlukan untuk disampaikan kepada masyarakat. Misalnya Dinas Pendidikan dapat menggunakan data kualitas udara untuk mengambil kebijakan terkait pembelajaran siswa di sekolah. TNI dan Polri dengan saluran komunikasi yang bagus juga bisa menyampaikan informasi kualitas udara yang akurat ke masyarakat," jelasnya.
Koordinasi antarinstansi dinilai penting agar data dan informasi kualitas udara digunakan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan maupun komunikasi publik.
Data kualitas udara di Kalimantan Barat berasal dari berbagai instansi dan sumber. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, BMKG, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Universitas Tanjungpura, serta sejumlah sistem pemantauan lain.
Di lapangan terdapat Air Quality Monitoring System (AQMS), informasi kualitas udara dari BMKG, platform informasi publik seperti IQAir, hingga sensor yang dikelola pihak atau institusi tertentu.
Adi Yani menilai setiap pihak perlu memiliki pemahaman sama soal cara data diperoleh, parameter dan periode pengamatan, karakteristik sistem pemantauan, hingga metode pengolahan dan perhitungan indeks.
"Dengan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat membaca, menganalisis, dan menyampaikan informasi secara tepat," ucapnya.
Persoalan saat ini bukan semata ketersediaan data. Yang perlu dibangun adalah kesamaan pemahaman mengenai sumber data, metodologi, makna, keterbatasan, dan penggunaannya dalam kebijakan serta komunikasi publik.
"Yang perlu dibangun adalah kesamaan pemahaman mengenai sumber data, metodologi, makna, keterbatasan, dan penggunaannya dalam kebijakan serta komunikasi publik," jelasnya.