KUBU RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bersama Komandan Lanud Supadio menyambut kedatangan Sjafrie Sjamsoeddin di Bandara Supadio, Kubu Raya. Penyambutan tersebut menandai awal rangkaian kunjungan kerja menteri di provinsi itu.
Dari bandara, Sjafrie dan rombongan bertolak ke Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menggunakan helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara. Agenda utama menanti di atas kapal perang JSDF, JS Kunisaki.
Di atas geladak haluan JS Kunisaki, Sjafrie secara resmi menyerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Satyalancana Dharma Samudera, kepada personel JSDF. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi dan kontribusi mereka di bidang pertahanan dan kemaritiman.
Usai prosesi, kegiatan berlanjut dengan pertemuan bilateral terbatas bersama pimpinan delegasi JSDF di ruang makan perwira kapal. Pertemuan membahas penguatan hubungan diplomasi pertahanan serta kerja sama bilateral Indonesia–Jepang, khususnya di sektor kemaritiman.
Rangkaian kunjungan kemudian bergeser ke Ruang VIP Baseops Lanud Supadio, Pontianak. Sjafrie bersama jajaran terkait mengikuti jamuan makan siang yang dirangkaikan dengan sesi brainstorming.
Sesi tersebut membahas pemutakhiran data serta strategi komprehensif penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Karhutla menjadi perhatian penting mengingat kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar dalam beberapa waktu terakhir.
Kehadiran Menhan di Kalbar diharapkan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI. Koordinasi lintas sektor itu dinilai penting agar penanganan Karhutla dilakukan lebih terpadu dan berbasis data.
Penganugerahan tanda kehormatan kepada personel JSDF menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomasi pertahanan kedua negara. Kerja sama di sektor kemaritiman disebut menjadi salah satu prioritas dalam pertemuan bilateral tersebut.
Kunjungan kerja Sjafrie mencakup dua kepentingan sekaligus: mempererat kerja sama pertahanan dengan mitra asing dan mendorong penanganan Karhutla di daerah. Pemerintah pusat, pemda, dan TNI diharapkan bergerak dalam satu koordinasi untuk menghadapi tantangan strategis di Kalimantan Barat.