PONTIANAK — Kunjungan Abdul Mu'ti menyasar dua sekolah di dua wilayah berbeda untuk melihat langsung progres revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran. Program di Kalimantan Barat tahun ini menyerap 11.137 tenaga kerja, angka yang disebut Menteri sebagai dampak ekonomi dari pelaksanaan proyek di lapangan.
"Untuk tahun 2026, yang cukup signifikan di Kalimantan Barat, keseluruhan ada 943 sekolah. Semuanya sudah perjanjian kerja sama dan sudah disalurkan," ujar Abdul Mu'ti saat memberikan keterangan usai kunjungan.
Total anggaran program revitalisasi di Kalimantan Barat pada 2026 mencapai Rp846,68 miliar. Dari jumlah itu, dana yang sudah masuk ke pelaksanaan sebesar Rp667,07 miliar.
Abdul Mu'ti menyebut revitalisasi tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Pelibatan tenaga kerja lokal menjadi bagian dari desain program agar manfaat ekonomi ikut dirasakan warga sekitar sekolah.
Di Kota Pontianak, 46 sekolah telah menandatangani PKS pada 2026 dengan nilai anggaran Rp36,35 miliar. Dana yang telah disalurkan mencapai Rp29,88 miliar dan menyerap 565 tenaga kerja.
Angka itu naik dibanding 2025, ketika revitalisasi di Pontianak mencakup 17 sekolah dengan anggaran Rp27,43 miliar dan menyerap 477 tenaga kerja.
Kabupaten Kubu Raya mencatat lonjakan lebih tajam. Pada 2026, sebanyak 89 sekolah telah menandatangani PKS dengan total anggaran Rp94,75 miliar, dan dana tersalur Rp70,12 miliar.
Setahun sebelumnya, revitalisasi di Kubu Raya hanya menjangkau 34 sekolah dengan anggaran Rp45,28 miliar dan menyerap 765 tenaga kerja.
Seluruh pekerjaan revitalisasi ditargetkan selesai pada Desember 2026. Di SDN 39 Sungai Raya, pekerjaan mencakup ruang kelas dan penambahan fasilitas pendukung pembelajaran.
"Insyaallah, nanti semuanya akan selesai pada bulan Desember. Ruang kelas dan juga tambahan satu. Kita laksanakan dengan sistem swakelola, yang insyaallah juga semuanya berjalan dengan lancar," katanya.
Sepanjang 2025, program revitalisasi di Kalimantan Barat telah menjangkau 343 sekolah atau unit pendidikan dengan total anggaran Rp424,18 miliar. Pelaksanaannya menyerap 7.064 tenaga kerja.
Perbandingan dua tahun itu menunjukkan kenaikan cakupan hampir tiga kali lipat, dari 343 menjadi 943 sekolah. Bagi pemerintah daerah, percepatan penyerapan dana menjadi pekerjaan rumah hingga batas akhir tahun.