KALIMANTAN BARAT — PT PLN (Persero) memperluas layanan transaksi kelistrikan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Barat, sehingga warga bisa membayar tagihan dan membeli token listrik lebih dekat dari rumah. Langkah ini digarap bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang meninjau empat koperasi di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat pada Kamis (15/10/2026). Bagi koperasi, layanan ini membuka sumber pendapatan baru di luar penjualan kebutuhan pokok.
Empat koperasi yang dikunjungi adalah KDKMP Citaman Nagreg, Bojongloa Rancaekek, Cangkuang Wetan Dayeuhkolot, dan Padalarang. Peninjauan itu menjadi penanda bahwa layanan listrik lewat koperasi tidak berhenti sebagai uji coba di satu titik, melainkan mulai disebar ke sejumlah desa dan kelurahan di dua kabupaten.
Layanan yang ditawarkan berbasis Payment Point Online Bank (PPOB). Lewat kanal itu, warga dapat membayar tagihan listrik dan membeli token tanpa harus keluar dari lingkungan desa.
Bima Arya menegaskan posisi KDKMP bukan sekadar gerai ritel. Koperasi ini dirancang sebagai saluran pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan barang bersubsidi agar lebih mudah dijangkau warga desa.
"KDKMP bukan toko retail. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah dan barang-barang bersubsidi. Ini adalah langkah awal, dan kami tentunya akan terus mengevaluasi agar lebih baik," ujar Bima.
Pemerintah menyiapkan evaluasi berkelanjutan atas model layanan tersebut. Bima juga memberi apresiasi kepada PLN yang menghadirkan layanan transaksi kelistrikan di koperasi, karena memangkas jarak antara warga dan titik pembayaran listrik.
Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menyebut kolaborasi ini sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Ruang bagi koperasi untuk menjadi mitra penyedia layanan transaksi kelistrikan dibuka seluas-luasnya.
"PLN all out mendukung kemandirian koperasi. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi KDKMP untuk menjadi mitra penyedia layanan transaksi kelistrikan bagi masyarakat," kata Fahrur Rozy.
Layanan PPOB menyasar warga yang belum terbiasa memakai kanal digital. Mereka tetap bisa bertransaksi listrik secara tatap muka di koperasi, sementara pengelola koperasi mendapat tambahan pemasukan dari setiap transaksi.
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola koperasi untuk memetakan kebutuhan listrik serta memperluas akses layanan hingga ke desa. General Manager PLN UID Jawa Barat, Muhammad Joharifin, menyatakan komitmen menyediakan pasokan listrik yang andal sekaligus mendukung pengembangan layanan kelistrikan melalui KDKMP.
"Kami berharap kolaborasi dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan listrik, sekaligus membuka peluang usaha bagi koperasi untuk tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya," ujar Joharifin.
Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa Cangkuang Wetan Asep Kusmiadi menilai penggabungan berbagai layanan dalam satu tempat memudahkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa pun ikut menguat.
Perluasan layanan ini menempatkan KDKMP sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, bukan hanya tempat berbelanja. Sinergi dengan PLN menjadi cara mendekatkan layanan kelistrikan ke pedesaan sekaligus memperkuat peluang usaha koperasi di wilayah tersebut.
Bagi pelanggan, perubahan yang paling terasa adalah jarak dan cara bayar. Bagi PLN, koperasi desa menjadi perpanjangan tangan layanan yang murah dibangun karena memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Model serupa berpeluang direplikasi ke daerah lain jika evaluasi pemerintah menunjukkan hasil positif.